Pidato Ganjar di KPU soal Pelemahan Demokrasi, Prabu Revolusi: Tak Bisa Dianggap Santai

JAKARTA - Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Prabu Revolusi menyebut pidato capres yang didukung partai Perindo Ganjar Pranowo tidak bisa dianggap sepele soal demokrasi di Indonesia saat ini. Sebab pemimpin yang terpilih pada pesta demokrasi lima tahunan ini akan menentukan nasib seluruh rakyat Indonesia.

"Kemarin kita lihat Mas Ganjar berpidato dengan sungguh-sungguh karena merasa bahwa ini bukan permainan, ini tidak bisa dianggap santai, tidak bisa dianggap biasa-biasa saja," kata Prabu saat dihubungi, Jumat (17/11/2023).

Dalam pidatonya, Ganjar mengatakan, momen politik kali ini ditandai semacam pelemahan atas kondisi demokrasi. Hal itulah yang menyebabkan keadaan politik di Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja.



Prabu menyebut salah satu instrument yang menyebabkan demokrasi tidak baik, adalah ketidaknetralan oknum aparat dalam mengawal pemilu ini. Dengan melihat kejadian itu, dia meminta masyarakat ikut andil mengawasi agar pemilu dapat berjalan secara jujur, adil dan damai.

"Nah salah satu penyebabnya demokrasi kita tidak baik baik saja menurut kami adalah adanya modus, kemudian adanya indikasi ketidaknetralan dari oknum-oknum aparat," kata Prabu.

"Yang ingin kita jaga, kita ingatkan kembali pada aparat dan juga tentunya rakyat untuk betul betul menjaga netralitas dari pemilu kita kedepan. Kami optimis adalah bahwa rakyat juga sekarang memiliki andil yang besar peran yang besar untuk menjaga dengan cara apa mengawasi dan melaporkan," sambungnya.

Sementara itu, Dosen Departemen Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman menyoroti pidato Capres 2024 Ganjar Pranowo. Masing-masing capres dan cawapres mendapat kesempatan berpidato usai prosesi pengambilan nomor urut Pilpres 2024 di KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Dari tiga pidato yang disampaikan, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang paling memberikan penekanan secara tegas dan kontekstual terkait proses demokrasi di Indonesia saat ini.

Mantan Gubernur Jateng itu menunjukkan kekhawatirannya terkait indikasi instrumentalisasi hukum demi kepentingan politik. Khususnya terkait gugatan pasal yang memberikan ruang bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

"Sepertinya hal ini berhubungan dengan kontroversi terkait indikasi instrumentalisasi hukum bagi kepentingan kekuasaan dan terjadinya conflict of interest dari mantan Ketua MK Anwar Usman dalam gugatan pasal disetujui yang memberi ruang bagi pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto," ujar Airlangga, Kamis (16/11/2023).

Skandal yang melibatkan paman Gibran, Anwar Usman telah merendahkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu yang diharapkan bisa berlangsung secara jujur dan adil, serta bebas dari intervensi atau cawe-cawe aparat.

Hal ini menyebabkan harapan atas momen pilpres untuk menuju Persatuan Indonesia sesuai sila ketiga Pancasila dan nomor urut pasangan Ganjar-Mahfud melalui politik riang gembira tercederai suguhan drama korea (drakor) yang membuat demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja.

Sementara, dua pasangan lainnya yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka secara normatif sama-sama menekankan tentang pemilu yang fair dan bebas kecurangan.

Cawapres Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya sportivitas dalam Pilpres 2024 layaknya pertandingan sepak bola. Penonton adalah warga yang bersuara dan mencatat apabila terjadi kecurangan.

Kemudian, Capres Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemilu yang berlangsung secara adil dan tanpa kecurangan. Pidato Prabowo tentang pentingnya pemilu fair dan jujur perlu mendapat catatan kritis.

Sebab, pasangannya Gibran merupakan bagian dari keluarga dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi Gibran tampil menjadi cawapres dalam proses politik yang lahir melalui proses yuridis yang cacat etis. Sehingga, hal ini memunculkan kontradiksi antara penegasan yang disampaikan dengan realitas politik yang terjadi.