Soal Fatwa MUI, Perindo Minta Pemerintah Bersikap Bijak dan Intensifkan Diplomasi PBB

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyampaikan aksi boikot produk Israel bisa berdampak luas tak hanya bagi dunia usaha, tetapi juga pasokan kebutuhan konsumen.

Menanggapi ini, Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Abdul Khaliq Ahmad menyerukan kepada pemerintah untuk segera merespons hal tersebut. "Pemerintah segera menyikapi kondisi ini, dengan bijak agar perekonomian nasional kembali normal dan ancaman pengangguran dapat dicegah," kata Abdul Khaliq, Kamis (16/11/2023).

Meski demikian, Abdul Khaliq menekankan perjuangan untuk membela Palestina merdeka harus tetap diintensifkan melalui jalur diplomasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), organisasi kerja sama Islam, maupun badan-badan internasional lainnya.



"Terutama untuk percepatan akses bantuan kemanusiaan baik makanan maupun obat-obatan yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina yang menjadi korban agresi Israel," kata Abdul Khaliq yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini.

Di sisi lain, Abdul menerangkan aksi boikot dan fatwa haram MUI terkait produk Isael sesungguhnya telah mampu menekan para pimpinan negara di dunia melalui Dewan Kemananan PBB yang menyerukan resolusi jeda kemanusiaan di Gaza. "Seruan boikot telah berhasil melahirkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, meski pihak Israel menolak resolusi tersebut," ujar dia.



Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, mengatakan aksi boikot produk Israel atau produk dari perusahaan yang dianggap pro-Israel akan menimbulkan multiplier effect yang luas.

Terkait dengan itu, Aprindo meminta pemerintah harus turun tangan atau hadir guna mengantisipasi dampak dari adanya aksi boikot terhadap produk yang dianggap pro-terhadap Israel.

"Misalnya bagaimana kita menggerakan misi kemanusiaan, dari masyarakat dan konsumen dan kami juga. (Pemerintah) jangan berdiam, karena di sini ada hak konsumen di situ dan produktifitas yang di mana mempekerjakan tenaga kerja kita juga," ujar Roy.