Partai Perindo Anggap Aneh Pelaporan Jimly ke Dewan Etik MK Gara-gara Copot Anwar Usman

JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP Partai Perindo , Tama Satrya Langkun menanggapi pelaporan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie ke Dewan Etik MK usai memberhentikan Anwar Usman. Tama menilai, laporan tersebut adalah sesuatu yang aneh.

"Ini sesuatu yang aneh dan mengherankan. Memang siapa yang mau meriksa? Karena tugas Dewan Etik Mahkamah Konstitusi itu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, supaya Hakim tidak melakukan pelanggaran. Nah, saat ini Prof Jimly, sudah bukan Hakim MK, jadi nggak masuk dalam objek pemeriksaan Dewan Etik MK," kata Tama kepada wartawan, Senin (13/11/2023).

Meski demikian, Tama mengatakan, masyarakat tetap harus menghormati pelapor dalam menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia.



Di sisi lain, Tama menilai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh MKMK yang dikomandai Jimly sudah mengedepankan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk asas praduga tidak bersalah. Sebab dalam proses MKMK, Anwar Usman sebagai pihak yang paling banyak menjadi terlapor, sudah diperiksa sebanyak dua kali.

"Itu artinya, hakim terlapor diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya, menyampaikan pembelaan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam hal ini, MKMK tidak hanya memeriksa dan mendengarkan keterangan terlapor," kata Tama.

Karena itu, Tama memandang masyarakat justru sangat mengapresiasi keberanian, integritas, dan independensi Jimly dalam menegakkan perilaku Hakim MK secara transparan dan akuntabel.

"Ini adalah kerja keras untuk mengembalikan marwah MK sebagai The Guardian of The Constitution," kata Tama yang juga Caleg DPR Dapil Jawa Barat V Kabupaten Bogor itu.



Untuk diketahui, sejumlah advokat melaporkan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie atas dugaan pelanggaran kode etik dalam memecat Ketua MK Anwar Usman. Sejumlah advokat melayangkan laporan tersebut di antaranya Advokat Peduli Mahkamah Konstitusi, Pengacara Pembela Pilar Konstitusi, dan Pendekar Hukum Konstitusi.

Pelapor menilai Jimly mengabaikan asas praduga tak bersalah bahkan menyatakan Anwar Usman bersalah sebelum putusan resmi dibacakan. Sehingga pelapor menilai Jimly telah menggiring opini dan melanggar kode etik.

Sementara, menurut Jimly, perbedaan reaksi dalam menanggapi pemecatan Anwar Usman merupakan hal yang biasa.

"Ada dua kemungkinan, ada yang tidak puas karena terlalu ringan, maunya dipecat dari anggota, itu satu kubu. Kubu yang lain melihat bahwa ini harus dibela ini, sebab kalau dipecat dengan ekstrem dia berhak untuk bela diri di majelis banding. Jadi ada dua kira-kira yang membela Anwar Usman begitu, kebetulan yang mengajukan itu yang melaporkan Saldi Isra dan Arif kan udah kelihatan," kata Jimly.