Mahfud MD: Penggantian Wamenkumham Hak Prerogatif Presiden
Jum'at, 10 November 2023 - 11:24 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan tersangka Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej oleh KPK di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Jumat (10/11/2023). FOTO/MPI/WIDYA MICHELLA
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya pengganti Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Wamenkumham ). Prof Eddy Hiariej, sapaan akrab Edward Omar Sharif Hiariej, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Nggak tahu saya, itu hak prerogatif presiden," kata Mahfud MD usai upacara ziarah nasional memperingati Hari Pahlawan 2023 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Mahfud mengapresiasi kinerja KPK karena tidak pandang bulu mengusut kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.
Baca juga: Breaking News, KPK Tetapkan Wamenkumham sebagai Tersangka Gratifikasi
"Iya proses hukum berjalan dan menurut saya KPK ketika bicara penegakkan hukum harus tidak pandang bulu dan itu dibuktikan. Meskipun banyak kritik terhadap KPK tapi dia sudah membuktikan tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah atau semua itu memang harus begitu, harus ditindak secara tegas dan transparan," katanya.
"Nggak tahu saya, itu hak prerogatif presiden," kata Mahfud MD usai upacara ziarah nasional memperingati Hari Pahlawan 2023 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Mahfud mengapresiasi kinerja KPK karena tidak pandang bulu mengusut kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.
Baca juga: Breaking News, KPK Tetapkan Wamenkumham sebagai Tersangka Gratifikasi
"Iya proses hukum berjalan dan menurut saya KPK ketika bicara penegakkan hukum harus tidak pandang bulu dan itu dibuktikan. Meskipun banyak kritik terhadap KPK tapi dia sudah membuktikan tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah atau semua itu memang harus begitu, harus ditindak secara tegas dan transparan," katanya.
Lihat Juga :
