Achsanul Qosasi Tersangka Korupsi BTS Kominfo, Pakar Hukum Amini Pernyataan Ahok
Rabu, 08 November 2023 - 01:02 WIB
loading...
A
A
A
Sigid mengatakan, pengawasan BPK oleh DPR belum maksimal karena masih banyak auditor negara yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Eks Dekan Fakultas Hukum (FH) UGM itu menyarankan adanya pengawasan dari eksternal dan memperketat proses seleksi.
"Oleh karena itu, menjadi bagian yang penting [sekarang adalah] pertama, proses seleksi menjadi lebih ketat. (Kedua) mestinya ada pengawasan dari jajaran berkaitan dengan pelaksanaan tugas oleh pejabat publik," katanya.
"Ambil contoh seperti saat ini, adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ini, kan, terlepas apa pun hasilnya, yang jelas putusan MK dikoreksi oleh lembaga independen yang orangnya betul-betul independen," pungkasnya.
"Oleh karena itu, menjadi bagian yang penting [sekarang adalah] pertama, proses seleksi menjadi lebih ketat. (Kedua) mestinya ada pengawasan dari jajaran berkaitan dengan pelaksanaan tugas oleh pejabat publik," katanya.
"Ambil contoh seperti saat ini, adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ini, kan, terlepas apa pun hasilnya, yang jelas putusan MK dikoreksi oleh lembaga independen yang orangnya betul-betul independen," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
