Jibaku Pemerintah Menjaga Reputasi di Tengah Pandemi

Lizzatul Farhatiningsih, S.I.Kom, M.Si
Pranata Humas Kementerian Perdagangan/Dewan Pengurus Pusat Iprahumas Indonesia

EKONOMI atau kesehatan masyarakat yang lebih penting? Pertanyaan itu menjadi senjata yang selalu ditujukan untuk pemerintah sejak pandemi Covid-19 melanda dunia. Ya, kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama pentingnya.

Belakangan, yang kita dengar adalah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di mana-mana dan berbagai sektor. Di sisi lain, jumlah korban Covid-19 pun semakin bertambah. Sehingga, tidak heran, jika mulai terdengar suara-suara sumbang yang mengkritik kinerja pemerintah. (Baca juga: Pengumuman! Ekonomi Indonesia Resmi Minus 5,32% di Kuartal II/2020)

Keputusan yang dibuat oleh pemerintah terkait kesehatan publik dan atau bagaimana memulihkan ekonomi jangka pendek memiliki implikasi yang penting untuk membentuk persepsi masyarakat dan stereotip tentang suatu negara, pemerintahan, serta birokrasi yang biasa disebut sebagai reputasi negara (Nelson & Witko, 2020). Reputasi bagi suatu pemerintahan penting untuk dikembangkan guna mengetahui bagaimana masyarakat atau individu berinteraksi dengan mereka dan kemudian memiliki kesediaan untuk bekerja sama.

Berbicara tentang reputasi, tidak akan lepas dari trust atau kepercayaan. Tingkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mempengaruhi reputasi pemerintah. (Baca juga: Ekonomi RI Ambyar -5,32%, Awas Makin Banyak PHK!)

Ketika negara dianggap telah melakukan kebijakan dengan baik dan benar, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Hal itu juga didukung dengan kondisi negara yang kondusif sebagai akibat pengambilan kebijakan tersebut.

Kondisi yang kondusif memberikan ketenangan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan berjuang memperbaiki ekonomi. Masyarakat tidak akan merasa resah untuk bekerja, berwirausaha, atau pun mencari kesempatan-kesempatan bisnis yang lain. Jelas, hal itu pun akan mendukung pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara.