Fraksi PKS Tolak Perpanjangan Masa Kerja Pansus KPK
Selasa, 26 September 2017 - 12:04 WIB
Fraksi PKS Tolak Perpanjangan Masa Kerja Pansus KPK
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR.
Fraksi PKS juga menegaskan tak bertanggung jawab atas hasil kerja Pansus Angket DPR yang menyelidiki persoalan di KPK.
Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya konsisten menolak pembentukan Pansus KPK. Hal itu dikatakannya merupakan hasil rapat pleno fraksi serta sesuai arahan Presiden PKS.
Dengan demikian, kata dia, Fraksi PKS tidak mengirimkan anggotanya menjadi bagian dalam Pansus KPK. "Fraksi PKS akan tetap konsisten menolak dan tak tanggung jawab. Menolak perpanjangan dan tak tanggung jawab atas hasil-hasil kerja Pansus," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Alasan Fraksi PKS menolak perpanjangan masa kerja Pansus KPK karena dari awal menolak pembentukannya. "Kalau dibentuk tolak, perpanjangan enggak tolak, enggak konsisten dong. Harus konsisten," tandasnya.
Rencanan Pansus KPK melaporkan kerjanya selama ini dalam Rapat Paripurna DPR hari ini.
Fraksi PKS juga menegaskan tak bertanggung jawab atas hasil kerja Pansus Angket DPR yang menyelidiki persoalan di KPK.
Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya konsisten menolak pembentukan Pansus KPK. Hal itu dikatakannya merupakan hasil rapat pleno fraksi serta sesuai arahan Presiden PKS.
Dengan demikian, kata dia, Fraksi PKS tidak mengirimkan anggotanya menjadi bagian dalam Pansus KPK. "Fraksi PKS akan tetap konsisten menolak dan tak tanggung jawab. Menolak perpanjangan dan tak tanggung jawab atas hasil-hasil kerja Pansus," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Alasan Fraksi PKS menolak perpanjangan masa kerja Pansus KPK karena dari awal menolak pembentukannya. "Kalau dibentuk tolak, perpanjangan enggak tolak, enggak konsisten dong. Harus konsisten," tandasnya.
Rencanan Pansus KPK melaporkan kerjanya selama ini dalam Rapat Paripurna DPR hari ini.
(dam)
