Independensi ASN dalam Pilpres

Saat ini, berbagai bakal calon presiden dan wakil presiden telah mulai muncul dari berbagai spektrum politik, membawa visi dan janji-janji untuk memajukan bangsa. Semangat tinggi dalam berkampanye walaupun belum secara resmi di tetapkan masa kampanye, berusaha merangkul beragam kelompok sosial dan latar belakang, serta menawarkan berbagai solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi Indonesia.

Suasana riuh ini tidak hanya terjadi di panggung politik, tetapi juga menyita perhatian masyarakat secara keseluruhan. Diskusi politik pun mulai terjadi di kantor, warung kopi, keluarga, hingga media sosial. Rakyat mulai berdiskusi tentang visi, misi, dan rencana aksi para calon presiden dan wakil presiden.

Hal ini menunjukkan bahwa Pilpres juga membawa dinamika sosial yang cukup tinggi, terutama karena penilaian masyarakat yang beragam tergantung pada pemahaman, kesukaan masyarakat terhadap para calon tersebut. Meski demikian, saat ini penting bagi semua pihak untuk menjaga rasa hormat atas perbedaan pandangan, termasuk bagi ASN karena sebagai professional merekat tetap harus fokus pada pelayanan masyarakat.

Sebagai warga negara Indonesia, ASN pun memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya dalam pemilihan kepala daerah dan kepala negara. Hak ini termaktub dalam konstitusi dan hukum pemilu yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Tetapi dengan tugas utama sebagai pelayan negara (civil servant) yang tidak boleh membedakan siapapun yang dilayani, maka ASN diharapkan mengurangi hak pribadi politiknya dan fokus pada kualitas layanan yang diberikan.

Profesionalisme Birokrasi di Tahun Politik
Penting bagi ASN untuk memahami berbagai batasan dan kewajiban dalam menjalankan peran politik mereka. ASN harus berpegang pada prinsip integritas, netralitas, akuntabel dan profesionalisme, yang menjadi pijakan utama dalam pelayanan publik.

Menjaga netralitas adalah prinsip utama yang harus dipegang oleh setiap ASN, artinya pelayanan publik tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang sedang berlangsung dan tetap tetap fokus pada tugas-tugas yang diemban terutama layanan publik yang diberikan.

Menegakkan integritas merupakan aspek penting lainnya yang harus dijaga dengan cermat. ASN harus bertindak sesuai dengan etika dan moralitas yang tinggi, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan integritas birokrasi. Penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, atau pelanggaran etika lainnya harus dihindari dengan tegas, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkannya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

ASN juga harus menjaga akuntabilitas yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan harus efisien, adil, dan transparan, dan hal itu tidak boleh terabaikan. ASN harus memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan sebaik mungkin, tanpa memandang latar belakang politik atau preferensi tertentu.

Pada akhirnya, profesionalisme ASN adalah landasan yang kuat untuk menjaga integritas birokrasi dan kredibilitas pemerintah selama Pilpres. Karena ASN saat ini memiliki ukuran kinerja (performance based) yang jelas dan terukur, maka wajib memenuhi kinerja utama yang sudah ditetapkan, termasuk bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sudah bisa diukur.