Mendagri Ungkap Kunci Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
Minggu, 29 Oktober 2023 - 22:00 WIB
loading...
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan kunci sukses pelaksanaan Pilkada Serentak dan Pemilu 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan kunci sukses pelaksanaan Pilkada Serentak dan Pemilu 2024. Menurutnya, kesuksesan pesta demokrasi lima tahunan itu ditentukan oleh dukungan banyak pihak.
Tito Karnavian mengatakan, setidaknya ada 7 stakeholders yang berperan dalam kesukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Tujuh stakeholders tersebut adalah penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengawas (Bawaslu, DKPP, lembaga non-bawaslu), pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), aparat keamanan (TNI-Polri, Satpol PP, Satlinmas), Parpol/Paslon/Caleg, media/pers, dan masyarakat.
Tito berharap KPU harus mampu membuat program-program dengan baik dari tahapan serta aturan pemilu. Tak kalah penting pula peran dari kepala daerah.
Baca juga: Mendagri Ungkap 7 Stakeholder Kunci Sukses Pemilu 2024, Siapa Saja?
"Kepala daerah kita minta untuk membantu dua hal saja, sarana-prasarana, yang tak punya gedung, ada KPU tak punya gedung, Bawaslu tak punya gedung, dibantu. Kecuali kalau KPU dan Bawaslunya sudah punya anggaran untuk menyewa tempat. Kalau enggak punya, dibantu dengan gedung-gedung yang kosong punya Pemda," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Mendagri dan kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Minggu (29/10/2023).
Dia menegaskan, salah satu peran kepala daerah dalam mendukung Pemilu dan Pilkada 2024 yaitu melanjutkan distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah terpencil. Dirinya juga tak ragu mendorong Pemda menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan Pemilu tersebut. Pihaknya juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait hal ini sebagai dasar hukum.
Baca juga: Kapolri Sebut Pemilu Damai Jadi Titik Krusial Menuju Indonesia Maju
Tito Karnavian mengatakan, setidaknya ada 7 stakeholders yang berperan dalam kesukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Tujuh stakeholders tersebut adalah penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengawas (Bawaslu, DKPP, lembaga non-bawaslu), pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), aparat keamanan (TNI-Polri, Satpol PP, Satlinmas), Parpol/Paslon/Caleg, media/pers, dan masyarakat.
Tito berharap KPU harus mampu membuat program-program dengan baik dari tahapan serta aturan pemilu. Tak kalah penting pula peran dari kepala daerah.
Baca juga: Mendagri Ungkap 7 Stakeholder Kunci Sukses Pemilu 2024, Siapa Saja?
"Kepala daerah kita minta untuk membantu dua hal saja, sarana-prasarana, yang tak punya gedung, ada KPU tak punya gedung, Bawaslu tak punya gedung, dibantu. Kecuali kalau KPU dan Bawaslunya sudah punya anggaran untuk menyewa tempat. Kalau enggak punya, dibantu dengan gedung-gedung yang kosong punya Pemda," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Mendagri dan kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Minggu (29/10/2023).
Dia menegaskan, salah satu peran kepala daerah dalam mendukung Pemilu dan Pilkada 2024 yaitu melanjutkan distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah terpencil. Dirinya juga tak ragu mendorong Pemda menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan Pemilu tersebut. Pihaknya juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait hal ini sebagai dasar hukum.
Baca juga: Kapolri Sebut Pemilu Damai Jadi Titik Krusial Menuju Indonesia Maju
Lihat Juga :
