Mendagri Ungkap Kunci Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
Minggu, 29 Oktober 2023 - 22:00 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, Tito juga mendorong pemda di Sultra segera mengalokasikan anggaran dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). "Baru enam daerah di Sultra yang sudah melakukan NPHD, baru enam. Saya terima kasih yang sudah sepakat tanda tangan NPHD, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara, Kabupaten Muna," katanya.
Mendagri memaparkan 8 kabupaten/kota di Sultra yang sudah menyepakati besaran anggaran hibah, tetapi belum menandatangani NPHD. Daerah tersebut terdiri dari Kolaka Utara, Konawe, Muna Barat, Konawe Selatan, Buton, Wakatobi, Buton Selatan, dan Konawe Kepulauan. Berikutnya 3 kabupaten/kota yang belum sepakat besaran anggaran hibah dan belum menandatangani NPHD, yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Buton Tengah.
"Mudah-mudahan diselesaikan semua, yang 8 lagi, jangan sampai ada keluhan dari mereka, yang 8 dan 3 ini selesaikan. Supaya teman-teman KPU dan Bawaslu PD (percaya diri) kalau uangnya di tangan tapi di mereka bergerak, sehingga agenda politik ini tetap berjalan,” tandasnya.
Dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan NPHD tingkat provinsi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra tahun 2024. Turut dihadiri pula oleh Pj. Gubernur Sultra, anggota DPR RI Komisi II, bupati/wali kota se-Sultra, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sultra, Ketua KPU Sultra, Ketua Bawaslu Sultra, dan Ketua Bawaslu kabupaten/kota se-Sultra.
Mendagri memaparkan 8 kabupaten/kota di Sultra yang sudah menyepakati besaran anggaran hibah, tetapi belum menandatangani NPHD. Daerah tersebut terdiri dari Kolaka Utara, Konawe, Muna Barat, Konawe Selatan, Buton, Wakatobi, Buton Selatan, dan Konawe Kepulauan. Berikutnya 3 kabupaten/kota yang belum sepakat besaran anggaran hibah dan belum menandatangani NPHD, yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Buton Tengah.
"Mudah-mudahan diselesaikan semua, yang 8 lagi, jangan sampai ada keluhan dari mereka, yang 8 dan 3 ini selesaikan. Supaya teman-teman KPU dan Bawaslu PD (percaya diri) kalau uangnya di tangan tapi di mereka bergerak, sehingga agenda politik ini tetap berjalan,” tandasnya.
Dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan NPHD tingkat provinsi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra tahun 2024. Turut dihadiri pula oleh Pj. Gubernur Sultra, anggota DPR RI Komisi II, bupati/wali kota se-Sultra, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sultra, Ketua KPU Sultra, Ketua Bawaslu Sultra, dan Ketua Bawaslu kabupaten/kota se-Sultra.
(cip)
Lihat Juga :
