Gelar Mimbar Demokrasi, Masyarakat Sipil Tolak MK sebagai Alat Politik

JAKARTA - Kelompok masyarakat sipil menghelat forum mimbar demokrasi guna menyuarakan aspirasi dan kritis terhadap bentuk-bentuk pembungkaman kritik terhadap demokrasi di Indonesia.

Perhelatan mimbar bebas yang dilaksanakan di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ini juga ditujukan kritik terhadap posisi Mahkamah Konstitusi (MK) yang justru digunakan sebagai alat politik dalam kelanggengan kekuasaan.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur menyampaikan forum mimbar demokrasi ini dibentuk guna menjadi wadah bagi para aktivis, akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang hendak menyelamatkan demokrasi.

Dia pun menitikberatkan forum tersebut dimaksudkan untuk mengkritisi MK selepas memutuskan syarat pencalonan Capres-Cawapres yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Prabowo Subianto, meski baru berusia 36 tahun.

"Kita menyuarakan semua indikator demokrasi di Indonesia ini semakin tertutup, malah mementingkan kekuasaan investor, pemodal, oligarki dan keluarga. Saat ini negara kita semakin menuju ke arah dinasti," ujar Isnur di lokasi, Jumat (27/10/2023).



Isnur menuturkan, perkembangan MK saat ini justru digunakan untuk memuluskan upaya menjaga kekuasaan bagi kepentingan sekelompok orang bahkan keluarga.

"Dan kami menempatkan negara hukum, hak asasi manusia menjadi politik yang seharusnya digunakan, bukan kepentingan segelintir kelompok saja," terang Isnur.

"Perkembangannya sekarang bagaimana DPR bisa intervensi Mahkamah Konstitusi. Bagaimana MK menjadi alat untuk melempangkan politik nepotisme. Masyarakat semakin marah, dan ini lah forumnya," lanjut Isnur.

Sementara itu, Ketua Akademi Pemilu dan Demokrasi, Masykurudin Hafidz mengungkapkan mimbar demokrasi ini juga ditujukan sebagai wadah bagi masyarakat di kalangan tingkat menengah ke bawah. Masykur menegaskan, forum ini digerakkan guna memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

"Misalnya saja yang terjadi adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dimana hal itu jelas sangat kita rasakan bagaimana menggolkan calon yang pada akhirnya proses demokrasinya menjadi sangat berkurang," ujar Masykur.

Mantan koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini juga menggarisbawahi bagaimana keputusan MK tersebut, sangat terlihat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, khususnya dinasti yang tengah berkuasa.

"Bagaimana kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuatan-kekuatan besar pada akhirnya mendorong pada proses kontestasi yang sangat tidak demokratis," terang Masykur.