5 Daftar Profil Pakar Hukum Tata Negara, Nomor 3 Dijuluki Pendekar Hukum
loading...
Pakar hukum tata negara memiliki peran krusial dalam mengupayakan keadilan dan ketertiban dalam konteks sistem hukum tata negara, Kamis (26/10/2023). Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pakar hukum tata negara memiliki peran krusial dalam mengupayakan keadilan dan ketertiban dalam konteks sistem hukum tata negara. Hukum Tata Negara berperan penting dalam menegakkan kekuasaan dan penyelenggaraan negara, menjadi pedoman utama yang mendasari strategi dan ketentuan dalam mengurus negara.
Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi yang menegakkan keberadaan negara Republik Indonesia, mencerminkan pentingnya penyelenggaraan negara yang sinergis berdasarkan aturan hukum yang berlaku, Kamis (26/10/2023).
Ketika suatu negara mengabaikan prinsip-prinsip hukum tata negara, risikonya adalah kemunduran dan ketidakstabilan, mengakibatkan keterpurukan seperti kota mati tak berpenghuni.
Oleh karena itu, pentingnya penyelenggaraan negara yang berpedoman pada tata hukum yang benar menjadi kunci utama bagi kelangsungan dan keberhasilan sebuah negara dalam mempertahankan harga diri dan kedaulatannya.
Di Indonesia terdapat banyak pakar hukum tata negara yang ahli dalam menguji dan membedah konstitusi yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yang dijuluki sebagai 'pendekar hukum', ia bahkan bisa maju dan dipilih menjadi Calon Wakil Presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo.
Penasaran bukan terkait siapa dan profil-profil dari pakar hukum tata negara tersebut? Simak profilnya berikut ini.
Profil Pakar Hukum Tata Negara
Prof Dr Saldi Isra, seorang pakar hukum tata negara dan hakim Indonesia, dikenal atas kontribusinya dalam perjuangan melawan korupsi.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, Saldi telah mengajar di Universitas Andalas, di mana ia juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara pada tahun 2010.
Sebagai penulis dan akademisi, Saldi telah menerbitkan sejumlah karya yang berfokus pada topik seperti reformasi hukum tata negara, demokrasi, dan pemberantasan korupsi.
Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi yang menegakkan keberadaan negara Republik Indonesia, mencerminkan pentingnya penyelenggaraan negara yang sinergis berdasarkan aturan hukum yang berlaku, Kamis (26/10/2023).
Ketika suatu negara mengabaikan prinsip-prinsip hukum tata negara, risikonya adalah kemunduran dan ketidakstabilan, mengakibatkan keterpurukan seperti kota mati tak berpenghuni.
Oleh karena itu, pentingnya penyelenggaraan negara yang berpedoman pada tata hukum yang benar menjadi kunci utama bagi kelangsungan dan keberhasilan sebuah negara dalam mempertahankan harga diri dan kedaulatannya.
Baca Juga :
Pergeseran Negara Hukum ke Negara Kekuasaan
Di Indonesia terdapat banyak pakar hukum tata negara yang ahli dalam menguji dan membedah konstitusi yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yang dijuluki sebagai 'pendekar hukum', ia bahkan bisa maju dan dipilih menjadi Calon Wakil Presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo.
Penasaran bukan terkait siapa dan profil-profil dari pakar hukum tata negara tersebut? Simak profilnya berikut ini.
Profil Pakar Hukum Tata Negara
1. Saldi Isra
Prof Dr Saldi Isra, seorang pakar hukum tata negara dan hakim Indonesia, dikenal atas kontribusinya dalam perjuangan melawan korupsi.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, Saldi telah mengajar di Universitas Andalas, di mana ia juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara pada tahun 2010.
Sebagai penulis dan akademisi, Saldi telah menerbitkan sejumlah karya yang berfokus pada topik seperti reformasi hukum tata negara, demokrasi, dan pemberantasan korupsi.
Lihat Juga :
