Dilema Aparatur Sipil Negara ke IKN

Bahkan agar lebih tertarik, ASN, TNI dan Polri juga bakal diberi tunjangan kemahalan, biaya pindah hingga flexible facility arrangement. Pemerintah pun akan menanggung pasangan ASN, dua orang anak dan satu orang asisten rumah tangga (ART).

Sedang soal rumah bagi ASN, Agustus 2023 lalu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna memberi 'angin segar'. Agar betah, ASN akan disediakan rumah dengan skema KPR dengan harga sangat terjangkau.

Agar lebih terpikat, ukuran rumahnya adalah tipe 70 dengan luas lahan 90 meter persegi. Ini tergolong ukuran luas dibanding KPR di Jawa. "Angsurannya kita tekan, tidak lebih dari sekitar Rp2 jutaan," tandas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Namun faktanya, memindah ASN ke IKN bukan semudah tunjuk jari. Sederet fasilitas yang disiapkan pemerintah tak lantas membuat mereka gampang taat akan titah. Di tengah beragam kekhawatiran soal IKN, sejumlah ASN bahkan memilih mutasi ke tempat lain.

Pilihannya hanya tunggal. Tetap di Jawa, dekat dengan keluarga dan sanak saudara kendati dengan gaji yang tak seberapa. Mereka tetap enggan pindah meski ada tawaran gaji dan tunjangan tinggi karena hal itu tetap tak akan bisa membuatnya bekerja sepenuh hati.

Bagaimana akhir dari rencana besar ini? Yang jelas, di tengah keraguan yang masih menghinggapi para ASN, pemerintah tak henti membujuk para abdi negara ini untuk bersedia pindah wilayah tugas. Tak terkecuali dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagaimana dia sampaikan pada Rakernas Korpri di Jakarta, 3 Oktober 2023.

baca juga: Jokowi Umumkan Logo IKN: Pohon Hayat

Jokowi tetap bersikukuh bahwa perpindahan tugas ke IKN adalah konsekuensi dari tekad besar pemerintah yang ingin mewujudkan segera Indonesia sentris. Sebab saat ini, dalam penilaian Jokowi ekonomi Indonesia masih kental dengan yang Jawa Sentris. Ini setidaknya ditandai sebanyak 58% produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa.

Praktis perputaran ekonomi pun diyakini masih terpusat di pulau ini. Jokowi sangat serius membangun ibu kota baru ini. Selain memperkuat dengan regulasi yang ditandai lahirnya UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 lalu, Jokowi juga rajin membujuk investor datang. Jokowi pun memamerkan kehebatan IKN hampir di tiap lawatannya ke luar negeri. Terakhir kala berkunjung ke China baru-baru ini.

Hingga kini, belum ada garansi kawasan IKN akan benar-benar terwujud dan hidup sebagaimana yang diskenariokan. Di balik keyakinan dan keteguhan pemerintah, tentu ada ribuan Anggraini maupun Sakti lain yang masih diliputi keraguan membuncah.