Survei Indikator Politik: Bansos Pemerintah Masih Bermasalah

Jum'at, 20 Oktober 2023 - 19:39 WIB
loading...
Survei Indikator Politik:...
Survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa distribusi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kepada masyarakat dinilai masih bermasalah. Foto/ANTARA
A A A
JAKARTA - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa distribusi bantuan sosial ( bansos ) dari pemerintah kepada masyarakat dinilai masih bermasalah. Temuan survei, masih banyak masyarakat yang merasa berhak belum menerima bantuan, seperti bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung usaha (BLU), termasuk program keluarga harapan (PKH) dan sejumlah lainnya.

“Ketika kami tanyakan apakah pernah menerima bantuan dari pemerintah, sebanyak 54,1 persennya menyatakan tidak pernah,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Pergeseran Dukungan Partai dan Capres Jelang Pendaftaran Capres dan Cawapres 2024’ secara virtual, Jumat (20/10/2023).

Burhanuddin mengatakan, hanya 45,9 persen yang menyatakan pernah menerima bantuan, baik itu BST, BLU, PKH, atau program bantuan lainnya dari pemerintah. “Kemudian kami tanya lagi, dari yang pernah mendapat bantuan, apakah sampai saat ini masih menerima. Hasilnya, 58 persennya menyatakan masih. Ada 41,1 persen yang mengatakan bantuannya sudah tak diterima,” ungkap Burhanuddin.

Baca juga: Korupsi Bansos Dibongkar KPK: Beras Tidak Disalurkan ke Keluarga yang Berhak

Indikator juga memotret masih adanya persoalan pada pemerataan bantuan, termasuk distribusi yang belum tepat sasaran. Pasalnya, mayoritas masyarakat mengatakan masih terdapat masyarakat yang tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mensos Tegaskan Pemain...
Mensos Tegaskan Pemain Judol dan ASN Tak Lagi Jadi Penerima Bansos
Kemensos Tindak Lanjuti...
Kemensos Tindak Lanjuti Temuan BPK atas 1.747 Pendamping PKH, Rp7,9 Miliar Harus Dikembalikan ke Negara
Digitalisasi Data, Penerima...
Digitalisasi Data, Penerima Bansos Diverifikasi lewat Pengenalan Wajah
Prabowo Instruksikan...
Prabowo Instruksikan Sinkronisasi Data Bansos, 88 Daerah Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan
49 Pendamping PKH Diberhentikan...
49 Pendamping PKH Diberhentikan Akibat Pelanggaran Penyaluran Bansos
Selewengkan Bansos,...
Selewengkan Bansos, 49 Pendamping PKH Dipecat dan 500 Oknum Disanksi
Inspirasi Wanita Indonesia,...
Inspirasi Wanita Indonesia, Filantropis Sandiana Soemarko Kedepankan Kepedulian Sosial
Digitalisasi Perlinsos...
Digitalisasi Perlinsos Disambut Antusias di Surabaya, Komdigi Pastikan Warga Berhak Tak Terlewat Bantuan
Indodax Distribusikan...
Indodax Distribusikan Hewan Kurban ke Lima Titik Wilayah di Aceh
Rekomendasi
Bawa Semangat Slow Fashion,...
Bawa Semangat Slow Fashion, 7 UMKM Jogja Siap Menembus Pasar Lebih Luas di INACRAFT 2026
9 Kementerian dan Lembaga...
9 Kementerian dan Lembaga yang Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026, Lulus Jadi CPNS
Dorong Transformasi...
Dorong Transformasi Berkelanjutan, TelkomGroup Resmi Gelar Culture Festival 2026
Berita Terkini
OTT di Lombok Barat,...
OTT di Lombok Barat, KPK Sita Barang Bukti Rp9,06 Miliar
Kemendagri Kawal Penanganan...
Kemendagri Kawal Penanganan Tuberkulosis dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD
Sangkal Isu Reshuffle,...
Sangkal Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tak Selalu Berujung Pergantian Menteri
Dukungan Publik Jadi...
Dukungan Publik Jadi Kunci Kejagung Tuntaskan Kasus Febrie Adriansyah
Mensesneg Ungkap Anggaran...
Mensesneg Ungkap Anggaran MBG Berpotensi Turun usai Validasi Data
Kejagung Terbitkan Sprindik...
Kejagung Terbitkan Sprindik Baru, Imigrasi Pastikan Pencekalan Febrie Adriansyah Tetap Berlaku
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved