Pangkogabwilhan III Tegaskan Kekerasan Terhadap Orang Asli Papua Harus Dihentikan
Senin, 16 Oktober 2023 - 18:09 WIB
loading...
Kekerasan terhadap Orang Asli Papua (OAP) oleh kelompok bersenjata masih terjadi. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Kekerasan terhadap Orang Asli Papua (OAP) masih terjadi di Papua. Para pelaku diduga merupakan Kelompok Separatis Teroris (KST) wilayah Kodap XVI Yahukimo.
Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon menegaskan, aksi kekerasan itu harus dihentikan jangan sampai terulang kembali. Hal itu agar Papua menjadi aman dan damai, sehingga kesejahteraan masyarakat Papua lebih cepat terealisasi.
”Ini penting sebagaimana yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” ujarnya, Senin (16/10/2023).
Baca juga: Sinergi TNI-Polri di Papua Diapresiasi, Diharapkan Bisa Wujudkan Perdamaian
Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, menyatakan, agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut tidak terhambat, diperlukan situasi politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) yang kondusif.
Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon menegaskan, aksi kekerasan itu harus dihentikan jangan sampai terulang kembali. Hal itu agar Papua menjadi aman dan damai, sehingga kesejahteraan masyarakat Papua lebih cepat terealisasi.
”Ini penting sebagaimana yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” ujarnya, Senin (16/10/2023).
Baca juga: Sinergi TNI-Polri di Papua Diapresiasi, Diharapkan Bisa Wujudkan Perdamaian
Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, menyatakan, agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut tidak terhambat, diperlukan situasi politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) yang kondusif.
Lihat Juga :
