Data Center Dibiayai Asing, DPR: Tak Ada Makan Siang Gratis, Ingat!
Selasa, 04 Agustus 2020 - 16:20 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.pixabay
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menentang rencana Pemerintah Prancis untuk membiayai dan mengambil bagian di dalam proyek pembangunan data center pemerintah di Indonesia.
Politikus PKS ini mengaku tidak mengerti apa yang menjadi pertimbangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan izin atau menerima bantuan dari Pemerintah Prancis. Padahal, Korea Selatan pun ternyata berminat untuk membangun data center di Indonesia.
”Saya kira kalau pemerintah ini memberikan izin, nanti sebentar lagi Amerika akan buat, China akan buat, akan berlomba-lomba negara-negara itu menaruh Data Center di Indonesia,” ujarnya dalam Diskusi Forum Legislasi bertema ”RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?” di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2020).
(Baca: RUU PDP Harus Antisipasi Pesatnya Perkembangan ITE)
Dikatakan politikus PKS ini, Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 300 juta jiwa, dan tingkat konsumsi warganya juga sangat besar sehingga Indonesia menjadi sangat menarik dari sisi ekonomi bagi negara lain. Bukan lagi soal keamanan negara. ”Kita kalau bicara keamanan negara dalam zaman digital sekarang ini, bukan hanya soal pertahanan kaitannya dengan tentara, tapi juga daya tahan nasional kita,” katanya.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan kebijakan Kemenkominfo yang mengizinkan negara-negara asing membuat Data Center di Indonesia, atau dengan bahasa yang lebih halus, memberi bantuan untuk pendirian Data Center Indonesia. “Ini bantuannya ini hanya uang cash diberikan, terus semuanya diserahkan ke pemerintah Indonesia atau bantuan teknologi atau apa sebetulnya, gitu,” katanya.
Sukamta mengingatkan bahwa tidak ada istilah makan siang gratis. Karena itu, Ketika negara lain berniat membantu pembangunan Data Center maka diduga kuat ada motif tertentu. ”Kita ini tidak ada makan siang gratis. Pasti ada maunya, sebetulnya apa? Kami ingin agar kepentingan nasional kita itu ditaruh nomor satu,” tuturnya.
Politikus PKS ini mengaku tidak mengerti apa yang menjadi pertimbangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan izin atau menerima bantuan dari Pemerintah Prancis. Padahal, Korea Selatan pun ternyata berminat untuk membangun data center di Indonesia.
”Saya kira kalau pemerintah ini memberikan izin, nanti sebentar lagi Amerika akan buat, China akan buat, akan berlomba-lomba negara-negara itu menaruh Data Center di Indonesia,” ujarnya dalam Diskusi Forum Legislasi bertema ”RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?” di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2020).
(Baca: RUU PDP Harus Antisipasi Pesatnya Perkembangan ITE)
Dikatakan politikus PKS ini, Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 300 juta jiwa, dan tingkat konsumsi warganya juga sangat besar sehingga Indonesia menjadi sangat menarik dari sisi ekonomi bagi negara lain. Bukan lagi soal keamanan negara. ”Kita kalau bicara keamanan negara dalam zaman digital sekarang ini, bukan hanya soal pertahanan kaitannya dengan tentara, tapi juga daya tahan nasional kita,” katanya.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan kebijakan Kemenkominfo yang mengizinkan negara-negara asing membuat Data Center di Indonesia, atau dengan bahasa yang lebih halus, memberi bantuan untuk pendirian Data Center Indonesia. “Ini bantuannya ini hanya uang cash diberikan, terus semuanya diserahkan ke pemerintah Indonesia atau bantuan teknologi atau apa sebetulnya, gitu,” katanya.
Sukamta mengingatkan bahwa tidak ada istilah makan siang gratis. Karena itu, Ketika negara lain berniat membantu pembangunan Data Center maka diduga kuat ada motif tertentu. ”Kita ini tidak ada makan siang gratis. Pasti ada maunya, sebetulnya apa? Kami ingin agar kepentingan nasional kita itu ditaruh nomor satu,” tuturnya.
Lihat Juga :
