Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Optimalkan Serapan Anggaran Covid-19
Selasa, 04 Agustus 2020 - 11:04 WIB
loading...
Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp2.739,2 triliun untuk tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2020. Selain itu, ada tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun.
Anggaran itu dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun. Selain itu, juga untuk insentif dunia usaha sebesar Rp123,46 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, sektor kementerian/lembaga dan pendapatan sebesar Rp106,11 triliun. Jadi belanja mencapai Rp2.739 triliun sampai akhir 2020. (Baca juga: Bertambah 6, Total 839 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19)
Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra yang juga Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sayangnya, berdasarkan laporan pemerintah, dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19% atau Rp136 triliun.
Karena itu, Gus AMI- sapaan Abdul Muhaimin Iskandar- mengatakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan angka orang yang terpapar Covid-19, serta menghindari munculnya klaster baru. Apalagi, sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan jumlah orang yang positif terkena virus corona yang telah mencapai lebih dari 106.000 orang. (Baca juga: Soal Lonjakan Kasus Positif COVID-19, Epidemiolog: Ini Risiko yang Sudah Diprediksi)
Kedua, anggaran yang sangat besar tersebut harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Program jaring pengaman sosial harus menyentuh semua masyarakat terdampak. ”Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya,” tutur Gus AMI, Selasa (4/8/2020).
Anggaran itu dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun. Selain itu, juga untuk insentif dunia usaha sebesar Rp123,46 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, sektor kementerian/lembaga dan pendapatan sebesar Rp106,11 triliun. Jadi belanja mencapai Rp2.739 triliun sampai akhir 2020. (Baca juga: Bertambah 6, Total 839 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19)
Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra yang juga Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sayangnya, berdasarkan laporan pemerintah, dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19% atau Rp136 triliun.
Karena itu, Gus AMI- sapaan Abdul Muhaimin Iskandar- mengatakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan angka orang yang terpapar Covid-19, serta menghindari munculnya klaster baru. Apalagi, sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan jumlah orang yang positif terkena virus corona yang telah mencapai lebih dari 106.000 orang. (Baca juga: Soal Lonjakan Kasus Positif COVID-19, Epidemiolog: Ini Risiko yang Sudah Diprediksi)
Kedua, anggaran yang sangat besar tersebut harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Program jaring pengaman sosial harus menyentuh semua masyarakat terdampak. ”Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya,” tutur Gus AMI, Selasa (4/8/2020).
Lihat Juga :
