DOB Papua Dinilai Bagian Percepatan Pembangunan dan Pangkas Kesenjangan

JAKARTA - Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua dinilai merupakan bagian dari percepatan pembangunan. Hal ini dikatakan oleh Wasekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Suardi Soamole.

"Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan Otonomi Khusus Papua, pelaksanaan dan implementasi dari hal tersebut sangatlah efektif," kaa Suardi dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).

"Dengan adanya DOB, mampu memberikan peluang baru terhadap proses terjadinya keberlangsungan pembangunan yang ada di wilayah Papua," sambungnya.

Suardi menengarai, pembangunan adalah masalah utama masyarakat Papua. Sebab itu, DOB bisa menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut.



"Masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan kemudian kebutuhan yang paling pokok seperti pembangunan infrastruktur," ungkap Suardi.

Hal senada disampaikan oleh Yapen Karolin, salah satu perwakilan Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yapen. Dia mengatakan, DOB merupakan kebijakan yang direspons positif oleh masyarakat.

Menurutnya, pembangunan berjalan baik di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Pembangunan saat ini terkait dengan infrastruktur, pendidikan, dan sosial masyarakat itu sudah berjalan dengan cukup baik," ungkapnya.

"Terutama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur saat ini sudah berjalan secara menyeluruh ke seluruh daerah," terang Karolin.

Karolin menilai, DOB memangkas kesenjangan dan memperpendek rentang kendali masyarakat. Selain itu, jangkauan serta akses untuk transportasi dari kabupaten ke provinsi menjadi lebih baik.