Soal Koalisi Din Dkk, PKB Ingatkan Jangan Sebar Hoaks dan Provokasi
Senin, 03 Agustus 2020 - 18:48 WIB
loading...
Ketua Fraksi PKB DPR Cucun A Syamsurijal mengingatkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk sejumlah tokoh nasional seperti Din Syamsuddin tidak membuat sesuatu hal yang out the box misalnya mengarah ke hoaks, provokasi masyarakat. Fot
A
A
A
JAKARTA - Fraksi PKB menyambut baik pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh sejumlah tokoh nasional seperti Din Syamsuddin dan akademisi lainnya pada Minggu, 2 Agustus 2020 kemarin. Hanya saja, Fraksi PKB mengingatkan agar koalisi tersebut tidak menyebar kabar bohong atau hoaks maupun memprovokasi masyarakat.
“Prinsipnya gini, dalam negara demokrasi sah-sah saja, bagaimana menyatakan pendapat dilindungi oleh konstitusi. Dan di koalisi perlu check and balances, seperti itu hakikat demokrasi yang sehat. Jadi, jangan buat sesuatu hal yang out of the box, misalnya mengarah ke hoaks, provokasi masyarakat,” kata Ketua Fraksi PKB DPR Cucun A Syamsurijal kepada SINDOnews, Senin (3/8/2020). (Baca juga: Ikut Koalisi Din dkk, Syahganda: Takut Risiko Silakan Jadi Pelawak)
Cucun menilai, peran check and balances itu baik dalam demokrasi. Sehingga, koalisi ini bisa melengkapi kekurangan yang ada di pemerintah. Bahkan bila perlu, ilmu yang dimiliki oleh para tokoh dan akademisi dalam koalisi tersebut akan lebih bagus jika bisa digunakan oleh pemerintah. “kalau ada yang kurang dari sisi pemerintahan beliau-beliau ini ilmunya bisa digunakan ya bagus,” ujarnya. (Baca juga: Para Tokoh Bergabung dalam Koalisi, Said Didu: Indonesia Harus Diselamatkan)
Menurut anggota Komisi III DPR ini, yang terpenting tujuannya sama-sama membangun Indonesia, menguatkan mental bangsa di tengah kondisi pandemi seperti ini dari seluruh komponen anak bangsa. Karena, di dalam dan di luar koalisi bisa saja dilihat atau melihat sesuatu dengan warna yang berbeda. “Bisa saja kan misalnya di dalam (koalisi) warnanya putih, kalau di luar tidak putih. Jadi bagus ada variasi dan ada dinamika, dalam hidup bernegara menyatakan pendapat diperbolehkan,” kata Cucun.
Soal pendapat bahwa koalisi terbentuk karena minimnya partai oposisi, Cucun menegaskan antara oposisi atau koalisi sama saja perannya, sama-sama bisa mengingatkan dan memberikan masukan kepada pemerintah. Pemerintah pun terbuka menerima saran dan masukan dari parpol koalisi. “Tidak semua parpol koalisi setuju, enggak. Dan pemerintah dengan tangan terbuka menerima dan selama ini tidak ada masalah,” katanya.
“Prinsipnya gini, dalam negara demokrasi sah-sah saja, bagaimana menyatakan pendapat dilindungi oleh konstitusi. Dan di koalisi perlu check and balances, seperti itu hakikat demokrasi yang sehat. Jadi, jangan buat sesuatu hal yang out of the box, misalnya mengarah ke hoaks, provokasi masyarakat,” kata Ketua Fraksi PKB DPR Cucun A Syamsurijal kepada SINDOnews, Senin (3/8/2020). (Baca juga: Ikut Koalisi Din dkk, Syahganda: Takut Risiko Silakan Jadi Pelawak)
Cucun menilai, peran check and balances itu baik dalam demokrasi. Sehingga, koalisi ini bisa melengkapi kekurangan yang ada di pemerintah. Bahkan bila perlu, ilmu yang dimiliki oleh para tokoh dan akademisi dalam koalisi tersebut akan lebih bagus jika bisa digunakan oleh pemerintah. “kalau ada yang kurang dari sisi pemerintahan beliau-beliau ini ilmunya bisa digunakan ya bagus,” ujarnya. (Baca juga: Para Tokoh Bergabung dalam Koalisi, Said Didu: Indonesia Harus Diselamatkan)
Menurut anggota Komisi III DPR ini, yang terpenting tujuannya sama-sama membangun Indonesia, menguatkan mental bangsa di tengah kondisi pandemi seperti ini dari seluruh komponen anak bangsa. Karena, di dalam dan di luar koalisi bisa saja dilihat atau melihat sesuatu dengan warna yang berbeda. “Bisa saja kan misalnya di dalam (koalisi) warnanya putih, kalau di luar tidak putih. Jadi bagus ada variasi dan ada dinamika, dalam hidup bernegara menyatakan pendapat diperbolehkan,” kata Cucun.
Soal pendapat bahwa koalisi terbentuk karena minimnya partai oposisi, Cucun menegaskan antara oposisi atau koalisi sama saja perannya, sama-sama bisa mengingatkan dan memberikan masukan kepada pemerintah. Pemerintah pun terbuka menerima saran dan masukan dari parpol koalisi. “Tidak semua parpol koalisi setuju, enggak. Dan pemerintah dengan tangan terbuka menerima dan selama ini tidak ada masalah,” katanya.
(cip)
