Galangan Kapal Swasta Terdepan Dorong Kemandirian Alutsista
Selasa, 26 September 2023 - 05:17 WIB
loading...
A
A
A
Pelibatan galangan kapal swasta untuk membangun kapal perang sejenis BHO dan OPV tidaklah sembarangan. Bila tidak, pembuatan kapal yang menggunakan uang rakyat bisa mangkrak dan ujungnya hanya menghabiskan uang rakyat.
Kasus demikian bisa disaksikan pada program pembangunan kapal littoral combat ship (LCS) Mahara Lela Malaysia yang diserahkan kepada Bousted Naval Shipyard. Walaupun pengerjaan sudah dimulai sejak 2011, hingga kini tak satupun kapal sudah berlayar. Karena rumitnya persoalan, akhirnya Kementerian Pertahanan Malaysia memutuskan Maharaja Lela menjadi museum kapal.
Untuk memastikan kapabilitas galangan kapal yang akan diserahi tugas membangun kapal perang, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diberi tanggung jawab Presiden mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan harus memastikan industri pertahanan swasta.
baca juga: Prabowo Boyong Industri Pertahanan Lokal ke Abu Dhabi Unjuk Gigi di IDEX UEA
Dalam hal ini, galangan kapal seperti Palindo dan DRU, layak diberi pekerjaan membangun kapal perang dengan spesifikasi ditentukan. Karena itulah, sebelum memberikan kepercayaan tim KKIP terlebih dulu memverikasi secara langsung proses pembuatan kapal serta melihat sejauh mana potensi, kemampuan dan kesanggupan perusahaan Palindo dan DRU dalam memenuhi kebutuhan pengadaan Alutsista TNI.
Tim KKIP juga memastikan secara langsung mekanisme dan kapasitas produksi yang dimiliki agar bisa memenuhi berbagai peluang yang diberikan Pemerintah. Tak kalah krusialnya, verifikasi juga memastikan kapasitas SDM, teknologi, infrastruktur, keuangan dan manajemen secara keseluruhan.
Di sisi lain, kedua galangan kapal tersebut memang sudah memiliki pengalaman dan sukses mengerjakan kapal perang walaupun dengan skala kerumitan lebih kecil.
Beberapa portofolia Palindo antara lain pembangunan Kapal Cepat Rudal (KCR) Clurit Class, Kapal Patroli type PC 40M KRI Pari Class, Kapal OPV KN Tanjung Datu untuk Bakamla, Kapal Pengawas Tipe C untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kapal SAR 50-60 meter untuk Basarnas dan Kapal SAR 40 meter untuk Basarnas.
Sedangkan DRU pernah sukses mengerjakan pesanan KRI Teluk Bintuni Class dengan panjang 120 meter dan kapal niaga dengan kapasitas hingga 17.500 dead weight tonnage (DWT) yang dipesan oleh Pertamina dan Kementerian Perhubungan. Produk kedua perusahaan bahkan sudah diekspor ke beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.
Selain menggarap kapal BHO, Palindo sebenarnya telah lama menyiapkan rancangan kapal selam mini (midget). Rencana awal, pembangunan sudah dimulai dari 2017 hingga kelar tiga tahun kemudian. Namun hingga kini kelanjutan program tersebut belum ada kabarnya.
baca juga: TKDN Rantis Maung 65 Persen, Pengamat: Kemhan Era Prabowo Beri Legacy Positif untuk Industri Pertahanan
Tapi apapun kondisi yang terjadi, pesan utamanya adanya kepercayaan lebih besar dan lebih luas kepada galangan kapal swasta yang tersebar di berbagai daerah untuk berpartisipasi dalam visi membangun kemandirian sudah on the right track dan harus diteruskan. Tentu, proyek yang diberikan sesuai dengan kapasitas dan spesialisasi yang dimiliki masing-masing galangan kapal.
Melalui kepercayaan yang diberikan pemerintah, setapak demi setapak galangan kapal swasta atau industri pertahanan swasta secara umum akan menjalani percepatan learning process hingga mendapat keberanian untuk menerima proyek lebih menantang dan berinovasi, untuk menyuguhkan kapal perang masa depan dan kapal yang sesuai dengan karakter kondisi geografis Indonesia.
Bila harapan tersebut bisa terpenuhi, kemandirian alutsista pasti akan terwujud. Tak kalah pentingnya, keterpaduan kapasitas Palindo, DRU dan galangan kapal swasta nasional lain dengan PT PAL sebagai BUMN menjadi variabel penting untuk mengakselerasi cita-cita TNI sebagai blue water navy dan disegani di kawasan. (*)
Kasus demikian bisa disaksikan pada program pembangunan kapal littoral combat ship (LCS) Mahara Lela Malaysia yang diserahkan kepada Bousted Naval Shipyard. Walaupun pengerjaan sudah dimulai sejak 2011, hingga kini tak satupun kapal sudah berlayar. Karena rumitnya persoalan, akhirnya Kementerian Pertahanan Malaysia memutuskan Maharaja Lela menjadi museum kapal.
Untuk memastikan kapabilitas galangan kapal yang akan diserahi tugas membangun kapal perang, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diberi tanggung jawab Presiden mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan harus memastikan industri pertahanan swasta.
baca juga: Prabowo Boyong Industri Pertahanan Lokal ke Abu Dhabi Unjuk Gigi di IDEX UEA
Dalam hal ini, galangan kapal seperti Palindo dan DRU, layak diberi pekerjaan membangun kapal perang dengan spesifikasi ditentukan. Karena itulah, sebelum memberikan kepercayaan tim KKIP terlebih dulu memverikasi secara langsung proses pembuatan kapal serta melihat sejauh mana potensi, kemampuan dan kesanggupan perusahaan Palindo dan DRU dalam memenuhi kebutuhan pengadaan Alutsista TNI.
Tim KKIP juga memastikan secara langsung mekanisme dan kapasitas produksi yang dimiliki agar bisa memenuhi berbagai peluang yang diberikan Pemerintah. Tak kalah krusialnya, verifikasi juga memastikan kapasitas SDM, teknologi, infrastruktur, keuangan dan manajemen secara keseluruhan.
Di sisi lain, kedua galangan kapal tersebut memang sudah memiliki pengalaman dan sukses mengerjakan kapal perang walaupun dengan skala kerumitan lebih kecil.
Beberapa portofolia Palindo antara lain pembangunan Kapal Cepat Rudal (KCR) Clurit Class, Kapal Patroli type PC 40M KRI Pari Class, Kapal OPV KN Tanjung Datu untuk Bakamla, Kapal Pengawas Tipe C untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kapal SAR 50-60 meter untuk Basarnas dan Kapal SAR 40 meter untuk Basarnas.
Sedangkan DRU pernah sukses mengerjakan pesanan KRI Teluk Bintuni Class dengan panjang 120 meter dan kapal niaga dengan kapasitas hingga 17.500 dead weight tonnage (DWT) yang dipesan oleh Pertamina dan Kementerian Perhubungan. Produk kedua perusahaan bahkan sudah diekspor ke beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.
Selain menggarap kapal BHO, Palindo sebenarnya telah lama menyiapkan rancangan kapal selam mini (midget). Rencana awal, pembangunan sudah dimulai dari 2017 hingga kelar tiga tahun kemudian. Namun hingga kini kelanjutan program tersebut belum ada kabarnya.
baca juga: TKDN Rantis Maung 65 Persen, Pengamat: Kemhan Era Prabowo Beri Legacy Positif untuk Industri Pertahanan
Tapi apapun kondisi yang terjadi, pesan utamanya adanya kepercayaan lebih besar dan lebih luas kepada galangan kapal swasta yang tersebar di berbagai daerah untuk berpartisipasi dalam visi membangun kemandirian sudah on the right track dan harus diteruskan. Tentu, proyek yang diberikan sesuai dengan kapasitas dan spesialisasi yang dimiliki masing-masing galangan kapal.
Melalui kepercayaan yang diberikan pemerintah, setapak demi setapak galangan kapal swasta atau industri pertahanan swasta secara umum akan menjalani percepatan learning process hingga mendapat keberanian untuk menerima proyek lebih menantang dan berinovasi, untuk menyuguhkan kapal perang masa depan dan kapal yang sesuai dengan karakter kondisi geografis Indonesia.
Bila harapan tersebut bisa terpenuhi, kemandirian alutsista pasti akan terwujud. Tak kalah pentingnya, keterpaduan kapasitas Palindo, DRU dan galangan kapal swasta nasional lain dengan PT PAL sebagai BUMN menjadi variabel penting untuk mengakselerasi cita-cita TNI sebagai blue water navy dan disegani di kawasan. (*)
(hdr)
Lihat Juga :
