Tanggul Keramat APBN Jebol
Senin, 03 Agustus 2020 - 06:57 WIB
loading...
A
A
A
Di sisi lain, terjadi penurunan penerimaan pajak dan penerimaan pemerintah nonpajak akibat melambatnya aktivitas ekonomi dan dampak dari stimulus fiskal pemerintah. Naiknya belanja pemerintah penyebab utamanya adalah stimulus untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 akan mengalami penurunan hingga minus 4,3% hingga minus 5 %.
Harapan vs Kenyataan
Kondisi ekonomi nasional sekarang ini memang mengkhawatirkan harapan semua orang tidak terjerembap ke dalam jurang resesi. Namun, kenyataan di lapangan tidak mudah membalik tangan. Dampak lain dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini adalah belanja rumah tangga yang diperkirakan mengalami penurunan hingga minus 7% year on year, dan juga belanja investasi yang diperkirakan minus 10% year on year pada kuartal II/2020. Dan jangan lupa, bobot kedua komponen utama ini mencapai 85-90% terhadap PDB. Pemerintah tampaknya mengandalkan pergerakan belanja pemerintah dan stimulus fiskal untuk mengatasi dampak buruk pandemi korona terhadap perekonomian nasional.
Meski pemerintah melakukan stimulus fiskal dan menaikkan belanja negara, terjadi penurunan belanja negara disebabkan oleh turunnya transfer dana ke daerah. Menurut Kementerian Keuangan, sampai Mei 2020, realisasi penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp306,60 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 40,20% dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di dalam Perpres Nomor 54/2020 sebesar Rp762,7 triliun.
Di sisi lain, era normal baru diharapkan akan kembali mendorong roda perekonomian dengan kuat; tetapi jika melihat beberapa data dan perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pemulihan akan berlangsung bertahap dan pemulihan seutuhnya baru akan terjadi pada 2021. Hal ini membawa pada prediksi pertumbuhan ekonomi minus 0,2% year on year pada kuartal ketiga, lebih rendah dibandingkan estimasi di laporan bulan April yaitu 1,50% year on year. Padahal, Presiden Jokowi sendiri berharap dalam kuartal III/2020 nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah tidak lagi menunjukkan angka minus, agar selanjutnya beban ekonomi tidak menjadi semakin berat. Sebagai informasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan sebesar 4,20%.
Mungkinkah harapan Presiden untuk kuartal III dapat terwujud? Jika saja melihat kondisi saat ini dan membandingkan data pada kuartal-kuartal sebelumnya, sebagai contoh keramaian di pusat transit angkutan umum turun paling banyak di awal Mei, Badan Pusat Statistik (BPS), untuk skala domestik, kontraksinya mencapai 98,34 % dibandingkan tahun lalu, menjadi hanya 90.000 orang. Sedangkan secara bulanan, terjadi penyusutan 89,62%.
Penyusutan secara tahunan lebih dalam terjadi pada penerbangan internasional yang hanya mengangkut 10.000 orang sepanjang Mei. Jumlah tersebut menyusut hingga 99,18% dibandingkan Mei 2019 yang mencapai 1,44 juta orang. Penurunan tajam juga terlihat pada jumlah penumpang angkutan kereta penumpang yang pada Mei 2020 mencapai 5,48 juta orang. Apabila dibandingkan tahun 2019, terjadi penyusutan sampai 84,38%. Dengan catatan, jumlah penumpang yang diangkut ini termasuk KRL, di mana tiap hari hampir ada 900.000 orang.
Harapan vs Kenyataan
Kondisi ekonomi nasional sekarang ini memang mengkhawatirkan harapan semua orang tidak terjerembap ke dalam jurang resesi. Namun, kenyataan di lapangan tidak mudah membalik tangan. Dampak lain dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini adalah belanja rumah tangga yang diperkirakan mengalami penurunan hingga minus 7% year on year, dan juga belanja investasi yang diperkirakan minus 10% year on year pada kuartal II/2020. Dan jangan lupa, bobot kedua komponen utama ini mencapai 85-90% terhadap PDB. Pemerintah tampaknya mengandalkan pergerakan belanja pemerintah dan stimulus fiskal untuk mengatasi dampak buruk pandemi korona terhadap perekonomian nasional.
Meski pemerintah melakukan stimulus fiskal dan menaikkan belanja negara, terjadi penurunan belanja negara disebabkan oleh turunnya transfer dana ke daerah. Menurut Kementerian Keuangan, sampai Mei 2020, realisasi penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp306,60 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 40,20% dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di dalam Perpres Nomor 54/2020 sebesar Rp762,7 triliun.
Di sisi lain, era normal baru diharapkan akan kembali mendorong roda perekonomian dengan kuat; tetapi jika melihat beberapa data dan perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pemulihan akan berlangsung bertahap dan pemulihan seutuhnya baru akan terjadi pada 2021. Hal ini membawa pada prediksi pertumbuhan ekonomi minus 0,2% year on year pada kuartal ketiga, lebih rendah dibandingkan estimasi di laporan bulan April yaitu 1,50% year on year. Padahal, Presiden Jokowi sendiri berharap dalam kuartal III/2020 nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah tidak lagi menunjukkan angka minus, agar selanjutnya beban ekonomi tidak menjadi semakin berat. Sebagai informasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan sebesar 4,20%.
Mungkinkah harapan Presiden untuk kuartal III dapat terwujud? Jika saja melihat kondisi saat ini dan membandingkan data pada kuartal-kuartal sebelumnya, sebagai contoh keramaian di pusat transit angkutan umum turun paling banyak di awal Mei, Badan Pusat Statistik (BPS), untuk skala domestik, kontraksinya mencapai 98,34 % dibandingkan tahun lalu, menjadi hanya 90.000 orang. Sedangkan secara bulanan, terjadi penyusutan 89,62%.
Penyusutan secara tahunan lebih dalam terjadi pada penerbangan internasional yang hanya mengangkut 10.000 orang sepanjang Mei. Jumlah tersebut menyusut hingga 99,18% dibandingkan Mei 2019 yang mencapai 1,44 juta orang. Penurunan tajam juga terlihat pada jumlah penumpang angkutan kereta penumpang yang pada Mei 2020 mencapai 5,48 juta orang. Apabila dibandingkan tahun 2019, terjadi penyusutan sampai 84,38%. Dengan catatan, jumlah penumpang yang diangkut ini termasuk KRL, di mana tiap hari hampir ada 900.000 orang.
