BNPB: Pembangunan Hunian Pascagempa Cianjur Mencapai 80%

Dalam rangka akuntabilitas penggunaan dana bantuan, untuk pemberian bantuan DTH diharapkan dapat disalurkan segera oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur melalui BPBD Kabupaten Cianjur secara bertahap dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi data masyarakat calon penerima bantuan DTH yang selanjutnya calon penerima bantuan DTH tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cianjur.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan, Komisi VIII DPR mempunyai kewajiban untuk mengawal dan memonitor pelaksanaan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

“Komisi VIII DPR tetap mengawal program-program rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan dan bukan hanya rumah saja yang kami kawal, tapi yang paling berat bagaimana mengembalikan kehidupan ekonomi masyarakat. Nanti kita susun programnya,” kata Diah.

Diah menambahkan, ketika masyarakat menempati hunian baru, yang terpenting adalah bagaimana menggali potensi-potensi ekonomi yang ada di lokasi hunian sehingga dapat menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat.

"BNPB dan Komisi VII DPR RI akan mendiskusikan program-program pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur," pungkasnya.

Penyerahan bantuan DTH juga dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Cianjur, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur, Komandan Satgas Pelibatan TNI dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kab. Cianjur, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat Desa Cijedil, serta 156 warga terdampak gempa bumi Cianjur dengan kategori rumah rusak berat.