Atasi Polusi Udara, Pemerintah Dinilai Perlu Cari Solusi Selain Uji Emisi
loading...
Pemerintah dinilai perlu cari solusi selain uji emisi kendaraan dalam mengatasi polusi udara. Hal ini dikatakan Pakar Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu cari solusi alternatif selain uji emisi kendaraan dalam mengatasi polusi udara . Hal ini dikatakan oleh Pakar Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono.
Anggota DPR periode 2014-2019 ini menilai, jangan menjatuhkan semua penyebab polusi udara karena emisi gas buang kendaraan masyarakat saja.
Menurutnya, pencemaran udara di wilayah Jabodetabek bisa juga dipengaruhi oleh kebakaran hutan di sejumlah daerah yang tidak tertangani dan terawat dengan baik, sehingga terjadi polusi yang mencapai wilayah Jabodetabek.
"Sejauh ini berdasarkan data BMKG, jumlah titik hotspot kebakaran sudah mencapai di atas 5.000 titik api sampai dengan hari ini. Titik kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra yang membawa asap kebakaran hutan tersebut ke pesisir Pulau Jawa termasuk Jabodetabek akibat angin berhembus dari barat ke timur agak ke selatan sesuai dengan informasi BMKG," kata Bambang Haryo.
Kata dia, jangan menyalahkan dan membebani masyarakat dengan kebijakan, dan Menteri LHK harus bertanggung jawab pada kondisi polusi udara tersebut.
"Sehingga, keselamatan dari masyarakat seluruh Indonesia terjaga," tutup Bambang Haryo.
Anggota DPR periode 2014-2019 ini menilai, jangan menjatuhkan semua penyebab polusi udara karena emisi gas buang kendaraan masyarakat saja.
Menurutnya, pencemaran udara di wilayah Jabodetabek bisa juga dipengaruhi oleh kebakaran hutan di sejumlah daerah yang tidak tertangani dan terawat dengan baik, sehingga terjadi polusi yang mencapai wilayah Jabodetabek.
"Sejauh ini berdasarkan data BMKG, jumlah titik hotspot kebakaran sudah mencapai di atas 5.000 titik api sampai dengan hari ini. Titik kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra yang membawa asap kebakaran hutan tersebut ke pesisir Pulau Jawa termasuk Jabodetabek akibat angin berhembus dari barat ke timur agak ke selatan sesuai dengan informasi BMKG," kata Bambang Haryo.
Kata dia, jangan menyalahkan dan membebani masyarakat dengan kebijakan, dan Menteri LHK harus bertanggung jawab pada kondisi polusi udara tersebut.
"Sehingga, keselamatan dari masyarakat seluruh Indonesia terjaga," tutup Bambang Haryo.
(maf)
Explore More