Cerita Mahfud MD Bertemu Eksil Korban 1965 di Belanda: Senang dan Haru
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan pertemuan sekaligus berdialog dengan sejumlah eksil 1965 di Amsterdam, Belanda, Minggu (27/8/2023). Foto: IG @mohmahfudmd
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan pertemuan sekaligus berdialog dengan sejumlah eksil 1965 di Amsterdam, Belanda , Minggu (27/8/2023).
"Saya terharu bercampur senang saat hari ini di Amsterdam, Belanda, bertemu, saling sapa, dan berdialog dari dekat dengan saudara-saudara kita korban pelanggaran HAM yang berat di luar negeri, yang sebagian besar adalah eks Mahid (Mahasiswa Ikatan Dinas Indonesia di era Presiden Soekarno)," ujar Mahfud melalui Instagramnya @mohmahfudmd yang dikutip, Senin (28/8/2023).
Sekitar tahun 1960-an, para eksil itu dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Ketika di luar negeri, terjadi peristiwa G30S PKI yang kemudian pergantian pemerintahan.
"Banyak di antara mereka dicabut paspornya, menjadi stateless, terdampar dan terpaksa menetap di luar negeri," ucapnya.
![Cerita Mahfud MD Bertemu Eksil Korban 1965 di Belanda: Senang dan Haru]()
Melalui pertemuan ini, Mahfud dapat merasakan semangat korban 1965 dalam mencintai Indonesia tidak pernah padam. Hal itu terlihat dari antusias korban yang saat ini menetap di negara lain atau di luar Belanda.
Mereka sengaja datang ketika mendengar informasi bahwa pemerintah Indonesia akan menemui eksil korban 1965 di Belanda.
"Ibu Ning misalnya, yang sudah berusia 79 tahun. Dia rela menyetir sendiri dari Aachen, Jerman (sekitar 237 km) untuk datang dan bertemu serta berdialog dengan kami. Banyak juga yang dari negara-negara lain mengikuti pertemuan secara daring," katanya.
Dalam dialog, dia menjelaskan Inpres No 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat. "Terkait korban di luar negeri, pemerintah memulihkan hak mereka atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada peristiwa 1965-1966," ujar Mahfud.
Kini para eksil dapat berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah dan diberikan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia. "Dari layanan pengurusan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis," katanya.
"Saya dan Menkumham Yasonna Laoly secara simbolis memberikan dokumen visa izin masuk kembali kepada salah seorang perwakilan dari para korban," sambungnya.
"Saya terharu bercampur senang saat hari ini di Amsterdam, Belanda, bertemu, saling sapa, dan berdialog dari dekat dengan saudara-saudara kita korban pelanggaran HAM yang berat di luar negeri, yang sebagian besar adalah eks Mahid (Mahasiswa Ikatan Dinas Indonesia di era Presiden Soekarno)," ujar Mahfud melalui Instagramnya @mohmahfudmd yang dikutip, Senin (28/8/2023).
Sekitar tahun 1960-an, para eksil itu dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Ketika di luar negeri, terjadi peristiwa G30S PKI yang kemudian pergantian pemerintahan.
"Banyak di antara mereka dicabut paspornya, menjadi stateless, terdampar dan terpaksa menetap di luar negeri," ucapnya.
Melalui pertemuan ini, Mahfud dapat merasakan semangat korban 1965 dalam mencintai Indonesia tidak pernah padam. Hal itu terlihat dari antusias korban yang saat ini menetap di negara lain atau di luar Belanda.
Mereka sengaja datang ketika mendengar informasi bahwa pemerintah Indonesia akan menemui eksil korban 1965 di Belanda.
"Ibu Ning misalnya, yang sudah berusia 79 tahun. Dia rela menyetir sendiri dari Aachen, Jerman (sekitar 237 km) untuk datang dan bertemu serta berdialog dengan kami. Banyak juga yang dari negara-negara lain mengikuti pertemuan secara daring," katanya.
Dalam dialog, dia menjelaskan Inpres No 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat. "Terkait korban di luar negeri, pemerintah memulihkan hak mereka atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada peristiwa 1965-1966," ujar Mahfud.
Kini para eksil dapat berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah dan diberikan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia. "Dari layanan pengurusan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis," katanya.
"Saya dan Menkumham Yasonna Laoly secara simbolis memberikan dokumen visa izin masuk kembali kepada salah seorang perwakilan dari para korban," sambungnya.
(jon)
Explore More