KPK Sebut Eryck Armando Talla Orang Kepercayaan Eks Bupati Malang
Kamis, 30 Juli 2020 - 19:50 WIB
loading...
A
A
A
Rendra sebelumnya juga telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim dan saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara Korupsi penerimaan suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatanmutu pendidikan pada Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Malang TA 2011.
Tersangka Eryck merupakan kontraktor, dan memiliki perusahaan CV. Thalita Berkarya, CV. Thalita Abadi, CV.Nathan Putra Teknik dan PT Antigo Agung Pamenang sejak
tahun 2010-2015.
Tersangka Eryck diduga berperan menerima fee-fee proyek dari rekanan untuk kepentingan RK. Bahwa penerimaan-penerimaan dana tersebut diberikan karena berhubungan dengan jabatan RK sebagai Bupati Malang.
Jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi oleh RK dari tahun 2010 s.d 2018 bersama-sama dengan Tersangka EAT berjumlah sekitar Rp7,1 Miliar.
Atas ulahnya, Eryck disangkakan bersama RK Bupati Kabupaten Malang periode tahun 2010-2015 dan periode tahun 2016–2021, melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Tersangka Eryck merupakan kontraktor, dan memiliki perusahaan CV. Thalita Berkarya, CV. Thalita Abadi, CV.Nathan Putra Teknik dan PT Antigo Agung Pamenang sejak
tahun 2010-2015.
Tersangka Eryck diduga berperan menerima fee-fee proyek dari rekanan untuk kepentingan RK. Bahwa penerimaan-penerimaan dana tersebut diberikan karena berhubungan dengan jabatan RK sebagai Bupati Malang.
Jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi oleh RK dari tahun 2010 s.d 2018 bersama-sama dengan Tersangka EAT berjumlah sekitar Rp7,1 Miliar.
Atas ulahnya, Eryck disangkakan bersama RK Bupati Kabupaten Malang periode tahun 2010-2015 dan periode tahun 2016–2021, melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
(dam)
Lihat Juga :
