Pemerintah Diminta Tak Kekang Sikap Kritis Mahasiswa dan Aktivis

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Satu‎ Bangsa (Gemasaba) telah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) selama tiga hari di Hotel Marcopolo, Jakarta Pusat, Minggu 6 Februari 2017.

Mukernas dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB.

Pria yang akrab disapa Cak Imin berpesan agar Gemasaba ‎tetap konsisten dalam menyikapi persoalan bangsa. Menurut dia, Gemasaba dipandang sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki ide-ide kreatif kebangsaan.

Ketua Gemasaba, ‎Heru Widodo menjelaskan Mukernas diikuti oleh 34 Dewan Pimpinan Wilayah se-Indonesia.

Mukernas telah mengeluarkan enam butir rekomendasi yang antara lain mengkritisi kinerja secara tajam pemerintahan Joko Widodo, serta sikap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai melecehkan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin.

Berikut bunyi keseluruhan enam butir rekomendasi eksternal Gemasaba yang disampaikan Heru Widodo:

1. Mendesak Kapolri untuk segera memproses Ahok dan Pengacaranya yang telah melakukan penyadapan ilegal terhadap Kiai Ma’ruf Amin berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang penyadapan illegal dan Pasal 31 UU ITE.

2. Gemasaba menuntut Ahok segera meminta maaf kepada PBNU karena telah menghina Rois Aam PBNU KH Ma’ruf Amin.

3. Melawan segala macam bentuk otoritarianisme pemerintah yang mengekang nalar kritis mahasiswa, aktivis, dan rakyat dengan penggunaan pasal makar.

4.‎ Mengultimatum pemerintah agar segera mempercepat pemerataan ekonomi dan juga mempercepat pembangunan Infrastruktur di daerah-daerah tertinggal dan perbatasan.

5. Mendesak pemerintah untuk menghentikan politik pencitraan dan politik badut

6. Bila rekomendasi ini tidak ditindaklanjuti paling lambat satu minggu, maka Gemasaba akan melaksanakan aksi serentak seluruh Indonesia.