Penanggulangan Kejahatan Siber di ASEAN

Kedua, Indonesia berupaya mewujudkan komitmen dan rencana aksinya melalui pembentukan regulasi ataupun badan khusus yang menangani keamanan siber. Di antaranya, memberlakukan UU ITE sebagai landasan utama bagi penegakan hukum terkait siber.

Kendalanya, implementasi UU ITE dapat dikatakan belum menegaskan secara jelas mengenai kejahatan siber. Kondisi ketidakjelasan peraturan tersebut memberikan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketiga, pada level regional, kepentingan nasional Indonesia melalui kerja samanya dengan ASEAN dalam menanggulangi kejahatan siber bertujuan memperoleh knowledge transfer dari negara-negara yang memiliki keahlian teknologi lebih tinggi. Knowledge transfer ini diindikasikan oleh koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mengadopsi sistem pengamanan siber MyCERT.

Selain itu, Indonesia juga menjalin kemitraan strategis dengan Singapura untuk memperoleh knowledge transfer dengan belajar dari pakar keamanan siber di Singapura.

Tantangan dan Peluang
Penanggulangan kejahatan siber melalui kerangka ASEAN tersebut memberikan beberapa dampak positif bagi Indonesia karena bermanfaat dalam menghadapi tantangan keamanan siber di tingkat regional. Yakni, Indonesia berhasil meningkatkan kerja samanya melalui pertukaran informasi keamanan maupun pengembangan kapasitas keamanan siber di tingkat regional.

Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai pertemuan dan dialog antarnegara ASEAN guna saling berbagi pengalaman, informasi, serta mempraktikkan berbagai upaya dalam menanggulangi kejahatan siber. Selain itu, Indonesia mendorong pembentukan Tim Ahli ASEAN mengenai Keamanan Siber.

Tugasnya memberikan rekomendasi dan nasihat teknis kepada anggota ASEAN dalam mengembangkan kebijakan dan strategi keamanan sibernya. Selanjutnya, terjadi peningkatan komitmen pertukaran informasi dan pelatihan yang bertujuan memperkuat kemampuan negara-negara ASEAN dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.

Meski begitu masih terdapat sejumlah kendala yang membuat kerja sama siber dapat dikatakan belum terlaksana secara optimal. Hal ini diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah serangan siber. Padahal, keamanan siber sangat penting untuk menjaga integritas maupun stabilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Asia Tenggara.

Setidaknya, terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kendala tersebut. Salah satunya, ASEAN merupakan organisasi regional yang partisipasi anggotanya bersifat tidak mengikat dan tidak memaksa. Meskipun negara anggotanya didorong untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan ASEAN, pengambilan keputusan atas keterlibatannya tetap berada di tangan masing-masing negara anggota.

Di samping itu, kerja sama yang terjadi antara Indonesia dan ASEAN hanya dalam konteks berbagi informasi dan pelatihan bersama. Ketiadaan sistem koordinasi yang selaras di antara kedua belah pihak mengakibatkan insiden siber tidak dapat segera ditangani.