Pentingnya Restorasi Gambut sebagai Mitigasi Perubahan Iklim
loading...
A
A
A
JAKARTA - Upaya mitigasi perubahan iklim dan meningkatkan penghidupan masyarakat perlu mendapat dukungan semua pihak. Oleh karena itu, perlindungan dan restorasi gambut tak hanya berperan dalam mencapai target iklim nasional, tetapi juga untuk mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim secara global.
Terkait hal ini, Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani kerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan meningkatkan penghidupan masyarakat di Kalimantan Barat.
Jalinan kerja sama ini dikukuhkan dengan penandatangan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Anang Setiawan Achmadi dan Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto, pada Jumat 4 Agustus 2023.
Melalui kesepakatan kerja sama selama tiga tahun ini, YKAN dan BRIN akan melakukan kegiatan riset bersama untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia mencapai target penurunan emisi, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program restorasi ekosistem gambut di Kalimantan Barat.
"BRIN sebagai lembaga riset pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, komprehensif, dan terkini mengenai potensi mitigasi dari restorasi gambut berdasarkan hasil kajian ilmiah," kata Kepala Pree BRIN Anang Setiawan Achmadi, Minggu (6/8/2023).
Kata Anang, tidak hanya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, riset-riset yang ada di BRIN juga diarahkan untuk bermanfaat bagi masyarakat. Kolaborasi riset untuk restorasi gambut di Kalimantan Barat ini merupakan salah satu bentuk riset aksi.
"Untuk menjawab berbagai persoalan yang sering terjadi dalam restorasi gambut secara komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek ilmiah, teknis, biofisik hingga sosial ekonomi masyarakat," terang Anang Setiawan.
Sementara Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto mengatakan, dengan tutupan lahan gambut seluas 1,6 juta hektare dan potensi mitigasi yang dimiliki, Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi prioritas untuk penerapan solusi iklim alami.
"Di provinsi ini, kami mengkaji dampak dari restorasi gambut terhadap penurunan emisi, serta mendukung upaya berkelanjutan untuk melindungi gambut dari degradasi dan deforestasi yang melibatkan seluruh pihak," jelas Herlina Hartanto.
Menurut Manajer Senior Karbon Hutan dan Iklim YKAN Nisa Novita, pembasahan kembali area gambut merupakan salah satu upaya yang efektif secara biaya dalam mencapai target penurunan emisi karbon nasional.
"Upaya pembasahan kembali lahan gambut, melalui pembuatan sekat kanal di perkebunan kelapa sawit pada lokasi penelitian di Kalimantan Barat, dapat mengurangi sepertiga dari emisi karbon dioksida dan tidak berpengaruh pada emisi metana dibandingkan areal yang tidak dibasahi kembali. Pada skala nasional, pembasahan gambut berpotensi menyumbang 34 persen terhadap target pengurangan emisi nasional dari sektor forest and other land uses (Folu)," terang Nisa.
Diharapkan, hasil-hasil riset ini mampu mendukung lahirnya kebijakan, pelaksanaan praktik terbaik, perencanaan berbasis bukti, dan pengembangan berbagai instrumen pelaksanaan pembangunan.
"Tentu saja, kajian ilmiah ini juga diintegrasikan dengan proses penyadartahuan publik dan penguatan kapasitas masyarakat," tutupnya.
Terkait hal ini, Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani kerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan meningkatkan penghidupan masyarakat di Kalimantan Barat.
Jalinan kerja sama ini dikukuhkan dengan penandatangan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Anang Setiawan Achmadi dan Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto, pada Jumat 4 Agustus 2023.
Melalui kesepakatan kerja sama selama tiga tahun ini, YKAN dan BRIN akan melakukan kegiatan riset bersama untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia mencapai target penurunan emisi, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program restorasi ekosistem gambut di Kalimantan Barat.
"BRIN sebagai lembaga riset pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, komprehensif, dan terkini mengenai potensi mitigasi dari restorasi gambut berdasarkan hasil kajian ilmiah," kata Kepala Pree BRIN Anang Setiawan Achmadi, Minggu (6/8/2023).
Kata Anang, tidak hanya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, riset-riset yang ada di BRIN juga diarahkan untuk bermanfaat bagi masyarakat. Kolaborasi riset untuk restorasi gambut di Kalimantan Barat ini merupakan salah satu bentuk riset aksi.
"Untuk menjawab berbagai persoalan yang sering terjadi dalam restorasi gambut secara komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek ilmiah, teknis, biofisik hingga sosial ekonomi masyarakat," terang Anang Setiawan.
Sementara Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto mengatakan, dengan tutupan lahan gambut seluas 1,6 juta hektare dan potensi mitigasi yang dimiliki, Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi prioritas untuk penerapan solusi iklim alami.
"Di provinsi ini, kami mengkaji dampak dari restorasi gambut terhadap penurunan emisi, serta mendukung upaya berkelanjutan untuk melindungi gambut dari degradasi dan deforestasi yang melibatkan seluruh pihak," jelas Herlina Hartanto.
Menurut Manajer Senior Karbon Hutan dan Iklim YKAN Nisa Novita, pembasahan kembali area gambut merupakan salah satu upaya yang efektif secara biaya dalam mencapai target penurunan emisi karbon nasional.
"Upaya pembasahan kembali lahan gambut, melalui pembuatan sekat kanal di perkebunan kelapa sawit pada lokasi penelitian di Kalimantan Barat, dapat mengurangi sepertiga dari emisi karbon dioksida dan tidak berpengaruh pada emisi metana dibandingkan areal yang tidak dibasahi kembali. Pada skala nasional, pembasahan gambut berpotensi menyumbang 34 persen terhadap target pengurangan emisi nasional dari sektor forest and other land uses (Folu)," terang Nisa.
Diharapkan, hasil-hasil riset ini mampu mendukung lahirnya kebijakan, pelaksanaan praktik terbaik, perencanaan berbasis bukti, dan pengembangan berbagai instrumen pelaksanaan pembangunan.
"Tentu saja, kajian ilmiah ini juga diintegrasikan dengan proses penyadartahuan publik dan penguatan kapasitas masyarakat," tutupnya.
(maf)