Pandemi COVID-19 Picu Masalah Kesehatan Mental Masyarakat

JAKARTA - Pada Mei 2020 lalu, organisasi kesehatan dunia (WHO) melaporkan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa negara-negara di dunia dibayangi krisis kesehatan mental akibat pandemi COVID-19 . Namun, perhatian negara-negara di duniaterhadapkesehatan mental masyarakatnya sangat minim, termasuk Indonesia.

Karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk fokus terhadap masalah kesehatan mental masyarakat. Terlebih saat pandemi COVID-19, banyak masalah menimpa masyarakat dan memperburuk kondisi mentalnya.

"Dan akhirnya bulan Mei PBB membuat pernyataan bahwa kebongkar lah negara-negara itu tidak mengarusutamakan kesehatan jiwa. Upaya preventif, kuratif, promotif, bahwa ketahuan setelah ada banyak kasus kesehatan kejiwaan, ketahuan bahwa negara-negara itu tidak mendahulukan untuk kesehatan jiwa. Ya mau gimana lagi, kita juga sama, termasuk yang enggak (concer kesehatan jiwa)," kata Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (PDSKJ) DKI Jakarta, Nova Riyanti Yusuf kepada SINDO Media, Rabu (29/7/2020).( )

Perempuan yang akrab disapa Noriyu ini membeberkan, saat pandemi, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) membuka layanan swaperiksa di website terhadap masyarakat yang ingin mengukur kesehatan jiwanya. Hingga 14 Mei lalu ada 2.364 responden dari 34 provinsi. Mayoritas responden adalah wanita yakni sebanyak 72%. Dari situ, diketahui ada masalah psikologi 69% dan jika diurai masalahnya adalah 68% cemas, 67% depresi, dan 77% trauma psikologis di masa COVID-19.

"Trauma psikologis. Ada anggota keluarga yang sakit, dia sendiri terpapar, dia trauma, nggak mau membatasi diri, nggak keluar rumah, nggak mau bergaul. Trauma karena terpapar atau ada anggota keluarga yang meninggal karena COVID itu 77%. Dari 67% depresi, 49%-nya berpikir tentang kematian," kata Noriyu.

Menurut mantan anggota Komisi IX DPR ini, meski data yang terkumpul baru sedikit, tapi 2/3 respondennya mengalami masalah psikologis. Jika diambil data lebih besar, maka mungkin akan lebih banyak lagi yang berisiko ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan. Harapannya, jika ODMK ini ditangani segera, maka mereka tidak sampai menjadi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa.( )

"Jadi melakukan konsultasi, di antaranya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempunyai aplikasi Sehatpedia, 110 lebih psikiater berkumpul di sana melakukan konsultasi psikologis secara gratis. Nah itu harapannya dengan bisa melakukan konsultasi dengan mereka, tidak menjadi ODGJ," ujar Noriyu.