Strategi Pemerintah Tangani COVID-19 Dinilai Perlu Dievaluasi

Maka itu, dirinya meminta pemerintah tetap menggunakan pola strategi penanganan COVID-19 dengan pola pikir bencana kesehatan. Sehingga, seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan.

"Tidak ada yang dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Kita memahami semuanya harus berjalan. Dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur. Termasuk klaster-klaster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi yang komando pusatnya ada di BNPB," papar Legislator dari Dapil Jakarta II ini. (Baca juga: Bertambah 8, WNI di Luar Negeri Sembuh Corona Capai 832 Orang)

Pemerintah juga diminta segera memperbaiki catatan-catatan dalam strategi penanganan COVID-19 dan tetap memegang kendali penanganan COVID-19 hingga ke daerah. "Jika pemerintah mengakui penggunaan new normal bermasalah maka semua dampak dari kebijakan itu harus dievaluasi menyeluruh. Pemerintah sudah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola anggaran tapi tak juga terserap dengan baik. Sekalinya muncul program dengan dana besar justru menimbulkan polemik," tutupnya.