Strategi Pemerintah Tangani COVID-19 Dinilai Perlu Dievaluasi
Rabu, 29 Juli 2020 - 11:45 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai strategi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 perlu dievaluasi. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati menilai strategi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 perlu dievaluasi. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini prihatin dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat. Menurut Mufida, pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan paradigma kesehatan dalam menangani pandemi ini di Indonesia.
"Mulai dari Perppu penanganan Corona, kampanye new normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah dan terakhir pembentukan Komite Penanganan COVID-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas penanganan COVID-19 hanya bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan," ujar Mufida dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews , Rabu (29/7/2020). (Baca juga: Satgas COVID-19: Klaster Rumah Sakit Penyumbang Kasus Positif Tertinggi di DKI)
Dirinya berpendapat, kebijakan yang menitikberatkan ekonomi dalam penanganan COVID-19 saat ini terbukti justru menjadikan perkantoran, pusat perdagangan dan pasar menjadi penyebaran klaster baru. Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 per 25 Juli, di DKI Jakarta saja terdapat 68 klaster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 klaster pasar rakyat dengan 547 kasus.
Dirinya pun prihatin dengan munculnya klaster di Fasilitas Kesehatan yang mencapai 124 klaster dengan 799 kasus yang menunjukkan keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan akibat pelonggaran yang dilakukan. "Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan," jelasya.
Dia melanjutkan, kampanye new normal Presiden Jokowi dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan COVID-19 ini tidak seragam. "Jika dulu episentrum di Jakarta, kini ada 8 provinsi penyumbang terbesar COVID-19 di Tanah Air," kata Doktor dari Universitas Indonesia ini.
"Mulai dari Perppu penanganan Corona, kampanye new normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah dan terakhir pembentukan Komite Penanganan COVID-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas penanganan COVID-19 hanya bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan," ujar Mufida dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews , Rabu (29/7/2020). (Baca juga: Satgas COVID-19: Klaster Rumah Sakit Penyumbang Kasus Positif Tertinggi di DKI)
Dirinya berpendapat, kebijakan yang menitikberatkan ekonomi dalam penanganan COVID-19 saat ini terbukti justru menjadikan perkantoran, pusat perdagangan dan pasar menjadi penyebaran klaster baru. Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 per 25 Juli, di DKI Jakarta saja terdapat 68 klaster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 klaster pasar rakyat dengan 547 kasus.
Dirinya pun prihatin dengan munculnya klaster di Fasilitas Kesehatan yang mencapai 124 klaster dengan 799 kasus yang menunjukkan keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan akibat pelonggaran yang dilakukan. "Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan," jelasya.
Dia melanjutkan, kampanye new normal Presiden Jokowi dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan COVID-19 ini tidak seragam. "Jika dulu episentrum di Jakarta, kini ada 8 provinsi penyumbang terbesar COVID-19 di Tanah Air," kata Doktor dari Universitas Indonesia ini.
Lihat Juga :
