Polemik OTT di Basarnas, Peneliti Unan: Harusnya Koordinasi dengan TNI

Berkoordinasi dalam konteks ini adalah KPK memimpin agar oditur militer dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Feri mengatakan KPK tidak menyerahkan 100% kasus pada peradilan militer, tapi memastikan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berjalan benar.

“Mestinya KPK sadar memang KPK berwewenang untuk melakukan OTT. Namun tahapan-tahapan berikutnya harus dikoordinasikan dengan Mabes TNI," jelasnya.

Dia pun mempertanyakan kualitas pimpinan KPK. “Dan ini penting, ini menunjukkan bahwa pimpinan KPK tidak paham dengan UU KPK itu sendiri, kualitas jauh sekali dari harapan. Sehingga dalam kasus ini muncul hal-hal yang kita khawatirkan, yaitu terjadinya benturan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pimpinan KPK tanpa betul-betul memahami UU KPK," tandasnya.

Hal senada disampaikan mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo. Menurutnya, polemik kasus tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pimpinan KPK. "Jadi pimpinan haruslah menyalahkan diri sendiri, jangan anak buah," katanya.

Yudi mengatakan sikap pimpinan KPK menyalahkan penyelidik di kasus korupsi Basarnas akan berdampak buruk pada upaya pemberantasan korupsi. Para penyelidik dan penyidik akan takut dalam menuntaskan tugasnya.