Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Danpuspom TNI ke KPK: Kalau Takut Bocor, Kasih Tahu Saja Info Awal
loading...
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bersama Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023). FOTO/ANTARA/RENO ESNIR
A
A
A
JAKARTA - Komandan Pusat Polisi Militer ( Puspom) TNI Marsda Agung Handoko menyoroti koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus Basarnas. Menurutnya, KPK setidaknya memberikan info awal kepada Puspom TNI.
Agung Handoko menegaskan, koordinasi seharusnya tetap dilakukan karena kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun Anggaran 2021-2023, melibatkan personel militer.
"Tadi kita sampaikan kalau takut bocor kasih info awalnya, kasih tahu Pak jam sekian standby, kami mau nangkap TNI, udah gitu aja dulu" kata Agung saat jumpa pers di Mabes TNI, Jumat (28/7/2023).
Agung menitikberatkan koordinasi ini tetap diperlukan terlebih OTT dilakukan di dekat lingkungan Mabes TNI. Dia menyatakan OTT tidak dilakukan di dalam wilayah Mabes TNI.
"Berkaitan OTT tadi sedikit diluruskan, memang serah terima uang itu ada di halaman parkir BRI Mabes TNI Cilangkap. Tapi kan kedua orang ini ditangkap, di luar Markas Besar TNI. Ini perlu kita tegaskan," katanya.
Danpuspom TNI mengatakan, pihaknya tidak akan pandang bulu menindak personel militer yang diduga telah melanggar hukum. Terlebih, keduanya terlibat dalam kasus korupsi tersebut saat masih menjabat aktif sebagai prajurit.
"Kita nggak akan tanya di mana, masalah apa. Kita akan ikut, ini kan dekat sekali di Mabes. Mungkin nggak usah ditangkap di luar, cukup di parkiran kita tangkap. Kita yang ini kan, saya kira demikian," katanya.
Sebelumnya Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro mengatakan, prajurit aktif tunduk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer. Selain itu, ia menambahkan, semua prajurit tunduk pada KUHAP Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981.
Agung Handoko menegaskan, koordinasi seharusnya tetap dilakukan karena kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun Anggaran 2021-2023, melibatkan personel militer.
"Tadi kita sampaikan kalau takut bocor kasih info awalnya, kasih tahu Pak jam sekian standby, kami mau nangkap TNI, udah gitu aja dulu" kata Agung saat jumpa pers di Mabes TNI, Jumat (28/7/2023).
Agung menitikberatkan koordinasi ini tetap diperlukan terlebih OTT dilakukan di dekat lingkungan Mabes TNI. Dia menyatakan OTT tidak dilakukan di dalam wilayah Mabes TNI.
"Berkaitan OTT tadi sedikit diluruskan, memang serah terima uang itu ada di halaman parkir BRI Mabes TNI Cilangkap. Tapi kan kedua orang ini ditangkap, di luar Markas Besar TNI. Ini perlu kita tegaskan," katanya.
Danpuspom TNI mengatakan, pihaknya tidak akan pandang bulu menindak personel militer yang diduga telah melanggar hukum. Terlebih, keduanya terlibat dalam kasus korupsi tersebut saat masih menjabat aktif sebagai prajurit.
"Kita nggak akan tanya di mana, masalah apa. Kita akan ikut, ini kan dekat sekali di Mabes. Mungkin nggak usah ditangkap di luar, cukup di parkiran kita tangkap. Kita yang ini kan, saya kira demikian," katanya.
Sebelumnya Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro mengatakan, prajurit aktif tunduk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer. Selain itu, ia menambahkan, semua prajurit tunduk pada KUHAP Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981.
Explore More