Hasto: Capres Harus Punya Visi, Bukan Nempel seperti Prangko
loading...
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan seorang calon presiden (capres) harus memiliki visi ke depan, bukan menempel seperti prangko. Foto/Carlos Roy Fajarta
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan seorang calon presiden (capres) harus memiliki visi ke depan, bukan menempel seperti prangko. Seorang capres seharusnya memberikan gagasan terbaik bagaimana menyelesaikan masalah masyarakat.
"Pilpres itu setiap calon pemimpin memberikan gagasan-gagasan terbaik bagi bangsa dan negara, bagaimana menyelesaikan masalah rakyat, bagaimana membangun masa depan, bukan nempel seperti prangko," kata Hasto menjawab media di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).
Ditanya soal kedekatan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasto berpendapat itu merupakan hal yang biasa. Sebab, kedekatan itu sebagai hubungan antara presiden dan menteri.
"Ya, namanya presiden harus lengket dengan menterinya. Presiden harus satu padu dengan menterinya yang menjabarkan kebijakan dari seorang presiden," katanya.
Hasto menilai hanya menteri yang melakukan tindak pidana korupsi yang tidak dekat dengan presidennya. "Kecuali melakukan tindakan pidana korupsi, kecuali melakukan pengadaan dengan cara-cara yang tidak proper, itu baru tidak lengket karena itu kepentingan pribadi yang bekerja," katanya.
Terlepas dari itu, Hasto menyampaikan PDIP tidak mempermasalahkan presiden dekat dengan menteri.
"Pilpres itu setiap calon pemimpin memberikan gagasan-gagasan terbaik bagi bangsa dan negara, bagaimana menyelesaikan masalah rakyat, bagaimana membangun masa depan, bukan nempel seperti prangko," kata Hasto menjawab media di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).
Ditanya soal kedekatan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasto berpendapat itu merupakan hal yang biasa. Sebab, kedekatan itu sebagai hubungan antara presiden dan menteri.
"Ya, namanya presiden harus lengket dengan menterinya. Presiden harus satu padu dengan menterinya yang menjabarkan kebijakan dari seorang presiden," katanya.
Hasto menilai hanya menteri yang melakukan tindak pidana korupsi yang tidak dekat dengan presidennya. "Kecuali melakukan tindakan pidana korupsi, kecuali melakukan pengadaan dengan cara-cara yang tidak proper, itu baru tidak lengket karena itu kepentingan pribadi yang bekerja," katanya.
Terlepas dari itu, Hasto menyampaikan PDIP tidak mempermasalahkan presiden dekat dengan menteri.
(rca)
Explore More