Ratusan Juta Data Dukcapil Diduga Bocor, Kominfo Ancam Sanksi Kemendagri
loading...
Kementerian Kominfo akan memberikan saksi bila dugaan ratusan juta data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bocor benar terjadi. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberikan saksi bila dugaan ratusan juta data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bocor benar terjadi. Sanksi diberikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
"Kalau ada kebocoran data , kita akan jatuhkan sanksi kepada mereka, kalau karena kelalaian bank data atau PSE," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo, Usman Kansong dalam diskusi yang digelar MNC Trijaya bertajuk "Data Warga Siapa Yang Jaga" dalam kanal YouTube, Trijaya FM, Sabtu (22/7/2023).
Usman mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebocoran data tersebut. Meski demikian, statusnya saat ini belum terbukti adanya kebocoran. "Masih dugaan kebocoran data," ujar Usman.
Dalam ekosistem perlindungan data, kata Usman, posisi Kominfo adalah sebagai regulator, BSSN supervisor, dan Kemendagri adalah PSE.
"Kita sudah berkoordinasi dengan BSSN dan Dukcapil untuk menelusuri sebetulnya apa yang terjadi, betulkah ada kebocoran data. Kalau ada kebocoran data, apa saja yang bocor di Dukcapil itu," jelasnya.
Usman menilai dugaan kebocoran data yang terjadi pada Dukcapil sangat fantastis. Sebab angkanya melampaui jumlah penduduk Indonesia. "Itu memang kita harus periksa," tegasnya.
Dukcapil dalam hal ini Kemendagri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa data yang bocor tersebut berbeda. Artinya, Kemendagri mengklaim data yang bocor berbeda dengan yang biasa digunakan Dukcapil.
"Tetapi yang sifatnya komprehensif itu belum kita terima. Nanti kalau kita menemukan, katakanlah betul-betul ada kebocoran data. Ini tentu kita harus telusuri apa penyebabnya, supaya BSSN juga bisa melakukan supervisi, pengawalan dalam perlindungan data pribadi ke depannya," ucapnya.
Untuk diketahui, sebanyak 337 juta data masyarakat di Direktorat Dukcapil Kemendagri diduga mengalami kebocoran dan dijual di forum online hacker BreachForums. Kebocoran tersebut diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto di media sosial pada Minggu (16/7/2023).
Teguh menjelaskan, data yang dipastikan bocor di antaranya nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta lahir, nomor akta nikah, dan lainnya. "Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," tulis Teguh.
Caption: Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo, Usman Kansong dalam diskusi yang digelar MNC Trijaya bertajuk "Data Warga Siapa Yang Jaga" dalam kanal YouTube, Trijaya FM, Sabtu (22/7/2023).
"Kalau ada kebocoran data , kita akan jatuhkan sanksi kepada mereka, kalau karena kelalaian bank data atau PSE," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo, Usman Kansong dalam diskusi yang digelar MNC Trijaya bertajuk "Data Warga Siapa Yang Jaga" dalam kanal YouTube, Trijaya FM, Sabtu (22/7/2023).
Usman mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebocoran data tersebut. Meski demikian, statusnya saat ini belum terbukti adanya kebocoran. "Masih dugaan kebocoran data," ujar Usman.
Dalam ekosistem perlindungan data, kata Usman, posisi Kominfo adalah sebagai regulator, BSSN supervisor, dan Kemendagri adalah PSE.
"Kita sudah berkoordinasi dengan BSSN dan Dukcapil untuk menelusuri sebetulnya apa yang terjadi, betulkah ada kebocoran data. Kalau ada kebocoran data, apa saja yang bocor di Dukcapil itu," jelasnya.
Usman menilai dugaan kebocoran data yang terjadi pada Dukcapil sangat fantastis. Sebab angkanya melampaui jumlah penduduk Indonesia. "Itu memang kita harus periksa," tegasnya.
Dukcapil dalam hal ini Kemendagri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa data yang bocor tersebut berbeda. Artinya, Kemendagri mengklaim data yang bocor berbeda dengan yang biasa digunakan Dukcapil.
Baca Juga
"Tetapi yang sifatnya komprehensif itu belum kita terima. Nanti kalau kita menemukan, katakanlah betul-betul ada kebocoran data. Ini tentu kita harus telusuri apa penyebabnya, supaya BSSN juga bisa melakukan supervisi, pengawalan dalam perlindungan data pribadi ke depannya," ucapnya.
Untuk diketahui, sebanyak 337 juta data masyarakat di Direktorat Dukcapil Kemendagri diduga mengalami kebocoran dan dijual di forum online hacker BreachForums. Kebocoran tersebut diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto di media sosial pada Minggu (16/7/2023).
Teguh menjelaskan, data yang dipastikan bocor di antaranya nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta lahir, nomor akta nikah, dan lainnya. "Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," tulis Teguh.
Caption: Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo, Usman Kansong dalam diskusi yang digelar MNC Trijaya bertajuk "Data Warga Siapa Yang Jaga" dalam kanal YouTube, Trijaya FM, Sabtu (22/7/2023).
(abd)
Explore More