Problematika Stunting, Kerja Bersama
Selasa, 27 Juni 2023 - 11:10 WIB
loading...
A
A
A
Akan tetapi, meski anggaran merupakan bagian penting yang diperlukan untuk menjalankan setiap kegiatan di organisasi sektor publik, namun bukan faktor utama yang bisa menyelesaikan permasalahan publik, termasuk dalam permasalahan penanganan stunting.
Hasil penelitian Bappenas (2022) menyebutkan bahwa korelasi antara jumlah anggaran untuk penanganan stunting melalui DAK Fisik (Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi) dan DAK Non Fisik terhadap penurunan stunting di kabupaten/kota di Indonesia masih korelasi yang lemah dalam beberapa periode.
Artinya, sebetulnya penyelesaian stunting bukan hanya anggaran semata namun juga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, edukasi terhadap orang tua dan fasilitas lingkungan. Kini, langkah terpenting bagi pemerintah untuk menekan stunting adalah dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat agar kualitas kesehatan masyarakat meningkat.
Pemerintah perlu terlebih dahulu menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan IPM untuk dapat mendorong penurunan angka prevalensi stunting. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat implementasi pembangunan yang inklusif sehingga dampak pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan disertai meningkatnya IPM serta menurunnya tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting secara merata.
Selain itu, kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak yakni pemerintah (pusat dan daerah), lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, dan media untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini melekat di perangkat daerah. Hal ini karena penyelesaian permasalahan pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja, namun harus berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Penerapan pendekatan lintas sektor dilaksanakan dengan strategi bertahap mulai dari menyamakan persepsi mengenai stunting, membangun komitmen dan kerjasama antar berbagai pihak. Selanjutnya memperluas pelaksanaan program pembangunan perangkat daerah yang dirancang berdasarkan penyebab stunting dan lokus sasarannya yang terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran.
Selanjutnya, yang juga tak kalah penting ialah validitas data terkait jumlah balita stunting pada setiap daerah seharusnya menjadi kunci agar berbagai program yang digulirkan dapat berjalan efektif dan efisien sehingga permasalahan stunting dapat segera terselesaikan dengan tuntas. Semoga.
Hasil penelitian Bappenas (2022) menyebutkan bahwa korelasi antara jumlah anggaran untuk penanganan stunting melalui DAK Fisik (Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi) dan DAK Non Fisik terhadap penurunan stunting di kabupaten/kota di Indonesia masih korelasi yang lemah dalam beberapa periode.
Artinya, sebetulnya penyelesaian stunting bukan hanya anggaran semata namun juga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, edukasi terhadap orang tua dan fasilitas lingkungan. Kini, langkah terpenting bagi pemerintah untuk menekan stunting adalah dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat agar kualitas kesehatan masyarakat meningkat.
Pemerintah perlu terlebih dahulu menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan IPM untuk dapat mendorong penurunan angka prevalensi stunting. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat implementasi pembangunan yang inklusif sehingga dampak pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan disertai meningkatnya IPM serta menurunnya tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting secara merata.
Selain itu, kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak yakni pemerintah (pusat dan daerah), lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, dan media untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini melekat di perangkat daerah. Hal ini karena penyelesaian permasalahan pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja, namun harus berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Penerapan pendekatan lintas sektor dilaksanakan dengan strategi bertahap mulai dari menyamakan persepsi mengenai stunting, membangun komitmen dan kerjasama antar berbagai pihak. Selanjutnya memperluas pelaksanaan program pembangunan perangkat daerah yang dirancang berdasarkan penyebab stunting dan lokus sasarannya yang terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran.
Selanjutnya, yang juga tak kalah penting ialah validitas data terkait jumlah balita stunting pada setiap daerah seharusnya menjadi kunci agar berbagai program yang digulirkan dapat berjalan efektif dan efisien sehingga permasalahan stunting dapat segera terselesaikan dengan tuntas. Semoga.
(rca)
