Dinamika Politik dan Kebijakan

Ketiga, ketahanan ekonomi, seperti daya beli, tingkat inflasi dan pertumbuhan, perlu diperhatikan secara rinci, mengingat tekanan (push and pull factor) pada pengelolaan anggaran (APBN/D) akan terus terjadi.

Kematangan demokrasi yang tercermin dari pengelolaan atas dinamika politik yang terjadi, akan mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan perekonomian serta kualitas pembangunan yang dicapai. Pembangunan yang diinginkan adalah pembangunan yang menghasilkan lapangan kerja, mampu mengurangi pengangguran, memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, lingkungan usaha yang makin terbuka dan adil.

Merawat Kondusifitas Pembangunan
Tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Di tahun 2023 ini, setidaknya pemerintah memiliki lima agenda prioritas Presiden Joko Widodo – yang telah disampaikan pada 16 Agustus 2022 lalu.

Kelimanya yakni hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas, serta keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program strategis nasional (PSN) lainnya.

Selanjutnya, di tahun depan, arah kebijakan yang diusung dalam RKP Tahun 2024 ialah bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan ini menekankan pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Kemudian penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Berdasarkan skenario yang disusun Bappenas, sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP 2024 adalah sebesar 5,3% - 5,7%.

Adapun sumber-sumber pertumbuhan yang diharapkan dapat menjadi pendorong ialah investasi, peningkatan produktivitas pada UMKM, pertanian dan industri manufaktur yang diharapkan bisa menjadi pengungkit atau enabler dalam pertumbuhan ekonomi. Sementara untuk tingkat kemiskinan, Bappenas memiliki target untuk menekan hingga di kisaran 6,5% - 7,5%, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5% - 5,7%, rasio gini 0,374 – 0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) di kisaran 73 – 74, nilai tukar petani (NTP) 105 – 108, dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga 110.

Mengingat tugas pemerintah sangat vital dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, sementara lingkungan kebijakan baik domestik maupun luar negeri mengalami perubahan, maka profesionalisme birokrasi sangat mutlak menjadi ruh, derap, dan langkah setiap aparat birokrasi. Politisasi birokrasi dalam kancah politik praktis sesaat jelas merusak tatanan birokrasi profesional yang diidamkan.

Oleh sebab itu, meski berada di tahun politik yang dinamis, namun pemerintah perlu tetap fokus menuntaskan semua program dan pembangunan yang telah direncanakan hingga tahun 2024 mendatang. Perhelatan akbar pesta demokrasi di tahun 2024 jangan sampai menghambat pelaksanaan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat. Semoga.