Respons Tim 9 Pengurus Besar PGRI soal Mosi Tidak Percaya
Sabtu, 17 Juni 2023 - 19:11 WIB
loading...
A
A
A
Secara terpisah, Unifah Rosyidi menyakini mosi tidak percaya itu hanya dilakukan segelintir orang dan hal itu tidak mewakili seluruh pengurus PGRI. “Padahal pengurus PGRI yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota telah memiliki forum-forum resmi organisasi sesuai AD/ART untuk mengekspresikan, menyatakan, dan mengambil keputusan organisasi,” katanya dalam keterangan tertulisnya.
Dia juga menyayangkan sikap yang dilakukan sejumlah pengurus yang dinilainya membuka aib mereka sendiri karena cara-cara mereka justru jauh dari etika berorganisasi dan AD/ART. Dia pun menduga bila sejauh ini bahwa Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) tidak pernah diadakan di daerah mereka yang mengeluarkan mosi tidak percaya itu.
“Hal yang dituduhkan mereka terhadap ketua umum juga sangat naif. Misal mereka menyoal keuangan kongres setiap tahun, padahal jelas dalam pemeriksaan oleh tim komisi keuangan menjelang Konkernas IV lalu sudah disebutkan bahwa itu adalah sisihan atau simpanan untuk persiapan kongres mendatang,” ungkapnya.
Dia mengatakan bila semua laporan keuangan sudah dilaporkan di forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) dan sudah melalui pemeriksaan tim verifikasi dari 3 provinsi berdasarkan amanat konkernas sebelumnya. “Hal lucu lainnya adalah mereka menyoal bahwa anggaran untuk transportasi PB ditanggung daerah saat Konkernas. Padahal itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu bahkan di masa kepengurusan PB sebelum-sebelumnya,” pungkasnya.
Dia juga menyayangkan sikap yang dilakukan sejumlah pengurus yang dinilainya membuka aib mereka sendiri karena cara-cara mereka justru jauh dari etika berorganisasi dan AD/ART. Dia pun menduga bila sejauh ini bahwa Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) tidak pernah diadakan di daerah mereka yang mengeluarkan mosi tidak percaya itu.
“Hal yang dituduhkan mereka terhadap ketua umum juga sangat naif. Misal mereka menyoal keuangan kongres setiap tahun, padahal jelas dalam pemeriksaan oleh tim komisi keuangan menjelang Konkernas IV lalu sudah disebutkan bahwa itu adalah sisihan atau simpanan untuk persiapan kongres mendatang,” ungkapnya.
Dia mengatakan bila semua laporan keuangan sudah dilaporkan di forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) dan sudah melalui pemeriksaan tim verifikasi dari 3 provinsi berdasarkan amanat konkernas sebelumnya. “Hal lucu lainnya adalah mereka menyoal bahwa anggaran untuk transportasi PB ditanggung daerah saat Konkernas. Padahal itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu bahkan di masa kepengurusan PB sebelum-sebelumnya,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
