Respons Tim 9 Pengurus Besar PGRI soal Mosi Tidak Percaya

JAKARTA - Tim sembilan anggota Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) menanggapi serius adanya mosi tidak percaya dari beberapa pengurus organisasi guru terbesar di Indonesia tersebut. Sebelumnya, beberapa pengurus PGRI daerah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi.

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang mengungkapkan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kemelut yang terjadi di internal PGRI. Pasalnya, kemelut itu mengakibatkan soliditas dan solidaritas kepengurusan di tingkat pusat dan daerah menjadi tidak harmonis.

“Apabila hal ini terus berlanjut, sangat dikhawatirkan perpecahan dalam tubuh PGRI akan semakin meluas,” ujar Dadang dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (17/6/2023).



Dadang mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang disampaikan dalam mosi tidak percaya oleh sejumlah pengurus PGRI provinsi dan kabupaten/kota tersebut. Kata Dadang, secara umum tim sembilan ini menerima dan maklumi.

Karena, kata dia, PB PGRI juga melihat dan merasakan hal yang sama dalam dinamika kepengurusan Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi sangat tidak bijak dalam memimpin organisasi dan sangat emosional, sehingga selalu berkonflik dengan beberapa pengurus lainnya. Menurut dia, organisasi tidak dijalankan secara kolektif kolegial, sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

“Kami juga melihat dan merasakan bahwa PB PGRI di bawah kepemimpinan Ibu Unifah Rosyidi tidak punya visi yang baik dan terukur dalam membawa organisasi PGRI menjadi lebih dihormati dan disegani, baik oleh pemerintah maupun organisasi guru lainnya,” ujarnya.

Dia mengatakan, tim sembilan ini memohon kepada dewan pembina agar mengadakan pertemuan dengan PB PGRI dan pengurus provinsi untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan sengketa antara pembuat mosi tidak percaya dengan ketua umum organisasi tersebut.

Selain itu, tim sembilan berharap agar organisasi PGRI tetap solid dan semakin kokoh berdiri tegak di Indonesia. Dia menambahkan, berbagai dimensi dan elemen bangsa harus diberi ruang untuk mengembalikan kejayaan PGRI seperti di masa lalu.

“Mereka yang pernah berseberangan sedapat mungkin dirangkul kembali, diajak dialog untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memajukan PGRI. Ego sektoral dan ambisi pribadi dikesampingkan dulu, demi keutuhan dan kejayaan PGRI, sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendirinya,” ucapnya.

Secara terpisah, Unifah Rosyidi menyakini mosi tidak percaya itu hanya dilakukan segelintir orang dan hal itu tidak mewakili seluruh pengurus PGRI. “Padahal pengurus PGRI yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota telah memiliki forum-forum resmi organisasi sesuai AD/ART untuk mengekspresikan, menyatakan, dan mengambil keputusan organisasi,” katanya dalam keterangan tertulisnya.

Dia juga menyayangkan sikap yang dilakukan sejumlah pengurus yang dinilainya membuka aib mereka sendiri karena cara-cara mereka justru jauh dari etika berorganisasi dan AD/ART. Dia pun menduga bila sejauh ini bahwa Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) tidak pernah diadakan di daerah mereka yang mengeluarkan mosi tidak percaya itu.

“Hal yang dituduhkan mereka terhadap ketua umum juga sangat naif. Misal mereka menyoal keuangan kongres setiap tahun, padahal jelas dalam pemeriksaan oleh tim komisi keuangan menjelang Konkernas IV lalu sudah disebutkan bahwa itu adalah sisihan atau simpanan untuk persiapan kongres mendatang,” ungkapnya.

Dia mengatakan bila semua laporan keuangan sudah dilaporkan di forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) dan sudah melalui pemeriksaan tim verifikasi dari 3 provinsi berdasarkan amanat konkernas sebelumnya. “Hal lucu lainnya adalah mereka menyoal bahwa anggaran untuk transportasi PB ditanggung daerah saat Konkernas. Padahal itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu bahkan di masa kepengurusan PB sebelum-sebelumnya,” pungkasnya.