10.249 Pejabat Perusahaan Terdata Penerima Bansos Sembako, Risma: Kita Sudah Bekukan
Jum'at, 16 Juni 2023 - 04:15 WIB
loading...
A
A
A
Untuk itu, Risma mengaku telah menemui Menkumham Yasonna H Laoly untuk membicarakan persoalan tersebut agar dilakukan pengecekan data kembali.
"Saya minta semua pihak yang memberikan data KPM agar dilakukan pengecekan secara detail dan teliti sebelum dimasukkan ke sistem AHU," katanya.
Risma juga mengajak serta aparat penegak hukum (APH) dan perguruan tinggi untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. "Supaya semua orang belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan,” tandasnya.
Baca Juga: Cara Daftar DTKS Online Terbaru, Sangat Mudah dan Praktis
Mantan Wali Kota Surabaya itu juga mengingatkan, pemerintah daerah (pemda) memainkan peran kunci dalam perbaikan DTKS agar penyaluran bansos tepat sasaran. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menetapkan peran pemda dalam melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan.
“Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011, prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, lalu secara berjenjang naik ke atas,” pungkasnya.
"Saya minta semua pihak yang memberikan data KPM agar dilakukan pengecekan secara detail dan teliti sebelum dimasukkan ke sistem AHU," katanya.
Risma juga mengajak serta aparat penegak hukum (APH) dan perguruan tinggi untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. "Supaya semua orang belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan,” tandasnya.
Baca Juga: Cara Daftar DTKS Online Terbaru, Sangat Mudah dan Praktis
Mantan Wali Kota Surabaya itu juga mengingatkan, pemerintah daerah (pemda) memainkan peran kunci dalam perbaikan DTKS agar penyaluran bansos tepat sasaran. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menetapkan peran pemda dalam melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan.
“Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011, prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, lalu secara berjenjang naik ke atas,” pungkasnya.
Lihat Juga :
