Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka, PDIP Usul Syarat Caleg Diperketat

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka atau coblos calon anggota legislatif (caleg). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai, siap melaksanakan putusan MK tersebut.

"Prinsipnya, kami siap dan patuh terhadap putusan MK, sebab kami pernah ditempa oleh sejarah untuk mengikuti sistem pemilu dan konversi suara yang bermacam-macam," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6/2023).



Menurutnya, sikap PDIP sejak awal menerima apa pun putusan MK. Sebagai partai politik, PDIP telah melampaui berbagai sistem pemilu. Di masa Orde Baru, saat masih bernama PDI, menjalani sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Pada 1999, PDIP memenangi pemilu dengan sistem proporsional tertutup.



"Pada Pemilu 2014 dan 2019 PDIP mengikuti sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka, alhamdulillah rakyat masih memberikan kepercayaan terhadap PDIP, dan kami memenang pemilu," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.

Bukan hanya sistem pemilu, PDIP juga menjalani perjalanan sejarah mengikuti berbagai sistem perhitungan suara dalam pemilu. Sejak masa Orde Baru hingga pelaksanaan pemilu 2009, PDI dan kemudian berubah nama menjadi PDIP pada 1999, juga telah mengikuti sistem penghitungan suara yang bermacam-macam.



Sebelum Pemilu 2014, sistem konversi suara menggunakan kuota hare atau yang kita kenal dengan Bilangan Pembagi pemilih (PBB), kemudian saat Pemilu 2014 hingga kini menggunakan sistem konversi suara Sainte Lague.

"Baik menggunakan kuota hare maupun sainte lague, PDI Perjuangan pernah memenangi pemilu," kata Said Abdullah.