Penyuap Lukas Enembe Divonis 5 Tahun Penjara
Rabu, 14 Juni 2023 - 19:13 WIB
loading...
Terdakwa Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa, (6/6/2023). FOTO/SINDOnews/SUTIKNO
A
A
A
JAKARTA - Terdakwa penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe , Rijatono Lakka divonis hukuman lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Rijatono juga dihukum membayar denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.
Majelis hakim meyakini Rijatono Lakka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menyuap Lukas Enembe. Suap tersebut bertujuan agar proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Papua digarap oleh perusahaan Rijatono.
"Menyatakan terdakwa Rijatono Lakka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," ujar Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrikadi Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama lima tahun dan pidana denda sejumlah Rp250 juta subsider enam bulan," sambungnya.
Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Adapun, hal yang menjadi pertimbangan memberatkan hakim dalam menjatuhkan putusan yakni karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Majelis hakim meyakini Rijatono Lakka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menyuap Lukas Enembe. Suap tersebut bertujuan agar proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Papua digarap oleh perusahaan Rijatono.
"Menyatakan terdakwa Rijatono Lakka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," ujar Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrikadi Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama lima tahun dan pidana denda sejumlah Rp250 juta subsider enam bulan," sambungnya.
Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Adapun, hal yang menjadi pertimbangan memberatkan hakim dalam menjatuhkan putusan yakni karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Lihat Juga :
