Ganjar Didapuk Jadi Mentor Pembangunan Daerah
loading...
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didapuk menjadi narasumber Sharing Session Pembangunan Daerah 2023, yang dihelat Bappenas, pada Rabu (14/6/2023). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didapuk menjadi narasumber Sharing Session Pembangunan Daerah 2023, yang dihelat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (14/6/2023). Ganjar dinilai berhasil membawa Jawa Tengah hattrick meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Bappenas.
Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring itu diikuti 38 provinsi, 22 kabupaten/kota, Ombudsman RI, Tim Penilai PPD, serta para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah di Indonesia.
Dalam paparannya, politikus berambut putih itu menceritakan proses pembangunan Jawa Tengah yang dimulai dari perencanaan dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.
Menurutnya, program pembangunan di Jawa Tengah tidak hanya fokus pada pengembangan fisik infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Di antaranya pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga religiusitas.
"Maka, tiap musrenbang saya keliling di enam eks karesidenan dan wajib mengundang tiga kelompok, maaf, yang masuk ketegori marjinal. Yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak," ujar Ganjar.
Keterlibatan kelompok tersebut, lanjut Ganjar, bertujuan untuk membuka lebar ruang aspirasi bagi masyarakat yang masuk kategori marjinal agar mendapat perhatian dalam program pembangunan pemerintah.
Selain itu, juga dengan menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, serta CSR dan filantropi.
"Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke dewan (DPRD). Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan berdasar skala prioritas," paparnya.
Selain itu, Ganjar mengungkapkan bahwa kerja pemerintah memerlukan daya kreatif dan inovatif. Di Jawa Tengah, misalnya ada program pendampingan satu OPD satu desa miskin, satu OPD satu inovasi, sekolah untuk siswa miskin, dan lain sebagainya.
Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring itu diikuti 38 provinsi, 22 kabupaten/kota, Ombudsman RI, Tim Penilai PPD, serta para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah di Indonesia.
Dalam paparannya, politikus berambut putih itu menceritakan proses pembangunan Jawa Tengah yang dimulai dari perencanaan dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.
Menurutnya, program pembangunan di Jawa Tengah tidak hanya fokus pada pengembangan fisik infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Di antaranya pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga religiusitas.
"Maka, tiap musrenbang saya keliling di enam eks karesidenan dan wajib mengundang tiga kelompok, maaf, yang masuk ketegori marjinal. Yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak," ujar Ganjar.
Keterlibatan kelompok tersebut, lanjut Ganjar, bertujuan untuk membuka lebar ruang aspirasi bagi masyarakat yang masuk kategori marjinal agar mendapat perhatian dalam program pembangunan pemerintah.
Selain itu, juga dengan menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, serta CSR dan filantropi.
"Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke dewan (DPRD). Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan berdasar skala prioritas," paparnya.
Selain itu, Ganjar mengungkapkan bahwa kerja pemerintah memerlukan daya kreatif dan inovatif. Di Jawa Tengah, misalnya ada program pendampingan satu OPD satu desa miskin, satu OPD satu inovasi, sekolah untuk siswa miskin, dan lain sebagainya.
Explore More