Ganjar Didapuk Jadi Mentor Pembangunan Daerah
loading...
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didapuk menjadi narasumber Sharing Session Pembangunan Daerah 2023, yang dihelat Bappenas, pada Rabu (14/6/2023). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didapuk menjadi narasumber Sharing Session Pembangunan Daerah 2023, yang dihelat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (14/6/2023). Ganjar dinilai berhasil membawa Jawa Tengah hattrick meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Bappenas.
Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring itu diikuti 38 provinsi, 22 kabupaten/kota, Ombudsman RI, Tim Penilai PPD, serta para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah di Indonesia.
Dalam paparannya, politikus berambut putih itu menceritakan proses pembangunan Jawa Tengah yang dimulai dari perencanaan dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.
Menurutnya, program pembangunan di Jawa Tengah tidak hanya fokus pada pengembangan fisik infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Di antaranya pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga religiusitas.
"Maka, tiap musrenbang saya keliling di enam eks karesidenan dan wajib mengundang tiga kelompok, maaf, yang masuk ketegori marjinal. Yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak," ujar Ganjar.
Keterlibatan kelompok tersebut, lanjut Ganjar, bertujuan untuk membuka lebar ruang aspirasi bagi masyarakat yang masuk kategori marjinal agar mendapat perhatian dalam program pembangunan pemerintah.
Selain itu, juga dengan menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, serta CSR dan filantropi.
"Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke dewan (DPRD). Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan berdasar skala prioritas," paparnya.
Selain itu, Ganjar mengungkapkan bahwa kerja pemerintah memerlukan daya kreatif dan inovatif. Di Jawa Tengah, misalnya ada program pendampingan satu OPD satu desa miskin, satu OPD satu inovasi, sekolah untuk siswa miskin, dan lain sebagainya.
"Kami memanfaatkan misalnya ada krenova (kreativitas dan inovasi) sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman ASN itu perlu dipaksa berinovasi, tapi ternyata senang dipaksa," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga menyinggung soal "Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng" yang efektif untuk menekan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi.
"Program itu mendata, memantau dan mengawal ibu hamil untuk memastikan kondisnya sehat dan menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi," imbuhnya.
Keseriusan Ganjar dalam perencanaan pembangunan juga diterapkan pada pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Saat ini, di Jawa Tengah terdapat 2.353 Desa Mandiri Energi. Seluruh DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan.
"Kami juga mengembangkan energi baru terbarukan di tingkat desa," tandasnya.
Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring itu diikuti 38 provinsi, 22 kabupaten/kota, Ombudsman RI, Tim Penilai PPD, serta para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah di Indonesia.
Dalam paparannya, politikus berambut putih itu menceritakan proses pembangunan Jawa Tengah yang dimulai dari perencanaan dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.
Menurutnya, program pembangunan di Jawa Tengah tidak hanya fokus pada pengembangan fisik infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Di antaranya pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga religiusitas.
"Maka, tiap musrenbang saya keliling di enam eks karesidenan dan wajib mengundang tiga kelompok, maaf, yang masuk ketegori marjinal. Yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak," ujar Ganjar.
Keterlibatan kelompok tersebut, lanjut Ganjar, bertujuan untuk membuka lebar ruang aspirasi bagi masyarakat yang masuk kategori marjinal agar mendapat perhatian dalam program pembangunan pemerintah.
Selain itu, juga dengan menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, serta CSR dan filantropi.
"Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke dewan (DPRD). Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan berdasar skala prioritas," paparnya.
Selain itu, Ganjar mengungkapkan bahwa kerja pemerintah memerlukan daya kreatif dan inovatif. Di Jawa Tengah, misalnya ada program pendampingan satu OPD satu desa miskin, satu OPD satu inovasi, sekolah untuk siswa miskin, dan lain sebagainya.
"Kami memanfaatkan misalnya ada krenova (kreativitas dan inovasi) sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman ASN itu perlu dipaksa berinovasi, tapi ternyata senang dipaksa," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga menyinggung soal "Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng" yang efektif untuk menekan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi.
"Program itu mendata, memantau dan mengawal ibu hamil untuk memastikan kondisnya sehat dan menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi," imbuhnya.
Keseriusan Ganjar dalam perencanaan pembangunan juga diterapkan pada pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Saat ini, di Jawa Tengah terdapat 2.353 Desa Mandiri Energi. Seluruh DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan.
"Kami juga mengembangkan energi baru terbarukan di tingkat desa," tandasnya.
(maf)
Explore More