Mobilisasi ASN di Pilkada, Begini Modus-modusnya
Kamis, 23 Juli 2020 - 18:52 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengulas perilaku dan modus operandi mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut dia, potensi pelibatan dan mobilisasi ASN bisa dilakukan petahana maupun calon non-petahana, yang memiliki akses ke perangkat aparatur pemerintah sampai tingkat bawah.
Dalam konteks ini, Titi mengatakan bahwa ASN sebagai instrumen negara harus dimiliki semua kepentingan sekaligus tidak berafiliasi dengan kelompok politik mana pun.
"ASN punya hak pilih, tentu one person one vote one value. Tetapi ASN tidak punya hak untuk dipilih secara leluasa. Bisa kalau sudah tidak berstatus sebagai ASN, mengundurkan diri atau melepaskan status jabatannya," kata dia dalam diskusi virtual bertajuk 'Pilkada Tangsel di Tengah Pandemi: Uji Integritas Penyelenggara dan Netralitas ASN, Kamis (23/7/2020).
(Baca: Pilkada Serentak Ditunda, Bakal Ada Plt Kepala Daerah Massal)
Kenapa ASN memihak atau tidak netral dalam pilkada? Menurut Titi, yang pertama karena adanya hubungan kekerabatan antara oknum ASN dengan calon kepala daerah. Kedua, adanya tekanan struktural karena atasannya adalah kepala daerah petahana.
Dalam konteks ini, Titi mengatakan bahwa ASN sebagai instrumen negara harus dimiliki semua kepentingan sekaligus tidak berafiliasi dengan kelompok politik mana pun.
"ASN punya hak pilih, tentu one person one vote one value. Tetapi ASN tidak punya hak untuk dipilih secara leluasa. Bisa kalau sudah tidak berstatus sebagai ASN, mengundurkan diri atau melepaskan status jabatannya," kata dia dalam diskusi virtual bertajuk 'Pilkada Tangsel di Tengah Pandemi: Uji Integritas Penyelenggara dan Netralitas ASN, Kamis (23/7/2020).
(Baca: Pilkada Serentak Ditunda, Bakal Ada Plt Kepala Daerah Massal)
Kenapa ASN memihak atau tidak netral dalam pilkada? Menurut Titi, yang pertama karena adanya hubungan kekerabatan antara oknum ASN dengan calon kepala daerah. Kedua, adanya tekanan struktural karena atasannya adalah kepala daerah petahana.
Lihat Juga :
