Memoles Wilayah Perbatasan, BNPP Targetkan Bangun Lagi 10 PLBN
Kamis, 23 Juli 2020 - 08:33 WIB
loading...
A
A
A
Pembangunan kawasan perbatasan sebagai gerbang terdepan menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo. Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp24,2 triliun dalam postur APBN 2020 untuk membangun wilayah perbatasan. Anggaran tersebut bersumber dari kementerian/lembaga yang menjadi anggota BNPP.
“Melalui mekanisme pengelolaan perbatasan negara yang terkoordinasi, kelemahan dan keterbatasan dapat diperbaiki sehingga pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dapat direalisasikan secara bertahap,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Menurut dia, pembangunan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain juga akan memperhatikan faktor sosial dan ekonomi. Bukan hanya membangun gedung atau tembok perbatasan, tapi juga rencana pembangunan sosial-ekonomi. “Pembangunan juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi akan membuat wilayah tersebut memiliki sentra perekonomian,” ungkapnya. (Lihat videonya: Viral di Media Sosial, Bocah di Bali Kepalanya Terjepit di Tiang Listrik)
Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro menambahkan kebijakan pembangunan periode 2015-2019 yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan sudah membuahkan beberapa hasil. Di antaranya penyelesaian dua Outstanding Boundary Problem (OBP) di Sektor Timur, yaitu OBP Segmen S. Simantipal dan OBP Segmen C500-C600 (Indonesia-Malaysia). Selain itu, penyelesaian Unsurveyed Border (Indonesia-Timor Leste), berikut perapatan 52 patok batas Indonesia-Papua Nugini. (Dita Angga/SINDOnews)
“Melalui mekanisme pengelolaan perbatasan negara yang terkoordinasi, kelemahan dan keterbatasan dapat diperbaiki sehingga pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dapat direalisasikan secara bertahap,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Menurut dia, pembangunan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain juga akan memperhatikan faktor sosial dan ekonomi. Bukan hanya membangun gedung atau tembok perbatasan, tapi juga rencana pembangunan sosial-ekonomi. “Pembangunan juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi akan membuat wilayah tersebut memiliki sentra perekonomian,” ungkapnya. (Lihat videonya: Viral di Media Sosial, Bocah di Bali Kepalanya Terjepit di Tiang Listrik)
Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro menambahkan kebijakan pembangunan periode 2015-2019 yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan sudah membuahkan beberapa hasil. Di antaranya penyelesaian dua Outstanding Boundary Problem (OBP) di Sektor Timur, yaitu OBP Segmen S. Simantipal dan OBP Segmen C500-C600 (Indonesia-Malaysia). Selain itu, penyelesaian Unsurveyed Border (Indonesia-Timor Leste), berikut perapatan 52 patok batas Indonesia-Papua Nugini. (Dita Angga/SINDOnews)
(ysw)
Lihat Juga :
