Memoles Wilayah Perbatasan, BNPP Targetkan Bangun Lagi 10 PLBN
Kamis, 23 Juli 2020 - 08:33 WIB
loading...
A
A
A
Tito mengatakan, BNPP memerlukan market intelegent untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar di dalam negeri khususnya kawasan perbatasan dan negara tetangga, agar realisasi kawasan pendukung PLBN Aruk, Motaain dan Skouw sebagai sentra baru ekonomi industri perdagangan dapat segera tercapai. "Saya minta secepatnya," pungkas Menteri Dalam Negeri ini. (Baca: Pompeo: Kepala WHO Telah Dibeli Pemerintah China)
Pengelolaan wilayah perbatasan memang mengalami banyak persoalan baik di darat, laut, maupun udara. Di darat belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen. Jadi ada batas-batas darat yang belum selesai, belum disepakati dengan negara tetangga. Pengawasan tanda batas negara, patok-patoknya juga belum jelas.
![Memoles Wilayah Perbatasan, BNPP Targetkan Bangun Lagi 10 PLBN]()
Menurut Tito ada dimensi mengembangkan daerah perbatasan sebagai daerah frontier, artinya daerah gerbang depan yang bisa menjadi jendela sekaligus juga menjadi buffer zone untuk negara. Untuk itu, persoalan di daerah perbatasan perlu ditangani secara serius dengan melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait.
Persoalan lain di kawasan perbatasan yang tak terelakan adalah kesejahteraan. Negara harus hadir dengan menjadikan perbatasan sebagai peluang bagi terbuka luasnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah terkait sarana dan prasarana di kawasan perbatasan yang dapat menunjang aspek keamanan. Untuk itu, dia mendorong adanya teknologi dan terpadunya sistem pengamanan untuk melindungi batas negara. (Baca juga: Biaya Sekolah Arista di SMA Muhammadiyah Rawamangun Ditanggung KJP)
“Persoalan lain di daerah perbatasan adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar wilayah perbatasan, menjadi daerah yang banyak tertinggal, misalnya masalah kemiskinan, penduduk miskin ini cukup banyak di beberapa wilayah, meskipun ada beberapa daerah cukup baik,” ungkap Tito.
Pengelolaan wilayah perbatasan memang mengalami banyak persoalan baik di darat, laut, maupun udara. Di darat belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen. Jadi ada batas-batas darat yang belum selesai, belum disepakati dengan negara tetangga. Pengawasan tanda batas negara, patok-patoknya juga belum jelas.
Menurut Tito ada dimensi mengembangkan daerah perbatasan sebagai daerah frontier, artinya daerah gerbang depan yang bisa menjadi jendela sekaligus juga menjadi buffer zone untuk negara. Untuk itu, persoalan di daerah perbatasan perlu ditangani secara serius dengan melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait.
Persoalan lain di kawasan perbatasan yang tak terelakan adalah kesejahteraan. Negara harus hadir dengan menjadikan perbatasan sebagai peluang bagi terbuka luasnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah terkait sarana dan prasarana di kawasan perbatasan yang dapat menunjang aspek keamanan. Untuk itu, dia mendorong adanya teknologi dan terpadunya sistem pengamanan untuk melindungi batas negara. (Baca juga: Biaya Sekolah Arista di SMA Muhammadiyah Rawamangun Ditanggung KJP)
“Persoalan lain di daerah perbatasan adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar wilayah perbatasan, menjadi daerah yang banyak tertinggal, misalnya masalah kemiskinan, penduduk miskin ini cukup banyak di beberapa wilayah, meskipun ada beberapa daerah cukup baik,” ungkap Tito.
Lihat Juga :
