Wapres Alternatif dan Tribalisme Agama

Selain urusan wapres, ada beberapa hal lain yang perlu mendapat perhatian. Pertama, soal kecurangan. Maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat diharapkan bekerja secara profesional. Lembaga pemantau pemilu swasta (kalau ada) serta masyarakat pada umumnya diharapkan ikut mengawasi seluruh rangkaian proses pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) nanti. Jangan sampai pilpres dan pileg nanti hanya menjadi ajang dagelan atau sandiwara saja.

Ancaman lain yang tak kalah menakutkan -- meski semoga tidak terjadi-- adalah munculnya tribalisme agama yang dihembus-hembuskan oleh para petualangan politik. Tribalisme yang dulu hanya mengacu pada masalah kesukuan, kini dalam budaya populer tribalisme juga merujuk pada cara berpikir atau berperilaku setia hanya kepada kelompok sosial mereka saja di atas segalanya. Kelompok lain seakan lebih rendah dan salah.

Para petualangan politik bisa jadi akan mengeksploitasi sentimen agama tertentu demi perolehan suara. Tribalisme relijius ini mencederai demokrasi modern yang kita yakini sebagai sistem pemerintahan terbaik hingga kini. Dermokrasi modern adalah bentuk pelaksanaan kekuasaan negara sebagai penerima mandat dari rakyat.

Pemberian mandat itu kita lakukan, antara lain, melalui Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presdien secara teratur. Dalam pemilu itu warga negara dapat memilih dengan bebas dan tanpa rasa takut. Lalu, aneka opini publik yang tidak terlarang bisa berkompetisi secara bebas. Bentuk pemerintahan seperti itulah yang kita sebut sebagai demokrasi representatif modern yang diakui keunggulanya dibandingkan dengan model-model kekuasaan yang lain.

Demokrasi yang kita jalani sekarang memang belum sempurna. Masih banyak persoalan dan tantangannya. Seperti kata John Dunn dalam buku Democracy: A History dan Breaking Democracy's Spell, demokrasi bukanlah sesuatu yang tetap atau statis, tetapi harus dipahami sebagai proses yang terus berubah. Dunn juga menyoroti pentingnya membedakan antara demokrasi sebagai prosedur formal dan demokrasi sebagai nilai-nilai substantif yang harus dipertahankan.