Bingkisan Istimewa di Hari Anak Nasional
Kamis, 23 Juli 2020 - 06:53 WIB
loading...
Reza Indragiri Amriel
A
A
A
Reza Indragiri Amriel
Konsultan di Lentera Anak Foundation
SEJAK tahun 2002, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak. Sejatinya, sejak berpuluh tahun sebelumnya, sudah ada serbaneka undang-undang (UU) yang juga memuat pasal-pasal tentang anak. Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana namanya, bisa disebut sebagai puncak legislasi yang memberikan tempat istimewa bagi anak-anak Indonesia.
Dalam perjalanannya, hingga kini UU Perlindungan Anak sudah dua kali mengalami revisi. Jika ditelisik, fokus revisi terhadap UU tersebut memberikan gambaran tentang kondisi anak-anak di Tanah Air yang --sayangnya-- tak begitu menyenangkan. Jadi ironis, betapapun Indonesia mempunyai UU Perlindungan Anak, namun tingkat kebahayaan yang dihadapi anak-anak Indonesia justru terus meninggi.
Tafsiran sedemikian rupa mengemuka karena revisi besar-besaran terutama dikenakan pada pasal-pasal UU Perlindungan Anak yang berurusan dengan tindak pidana terhadap anak. Jenis pidananya semakin bervariasi dan hukuman bagi pelakunya juga lebih berat. Bahkan, tanpa sama sekali menihilkan ketidakakuratan rumusan pasal di dalamnya, revisi pertama dan kedua atas UU Perlindungan Anak diperkaya dengan pemberatan sanksi, tindakan lainnya, dan rehabilitasi bagi pelaku.
Secara positif, revisi terhadap UU Perlindungan Anak yang menghasilkan UU Nomor 35/2014 dan UU Nomor 17/2016 merupakan sikap tanggap negara dalam merespons berbagai kejahatan terhadap anak. Tapi, pada saat yang sama, terpetik pemikiran bahwa respons pada titik hilir itu tidak memadai. Tidak memadai karena pada kurun yang sama tidak tersedia peraturan perundang-undangan yang setara berfokus di titik hulu.
Konsultan di Lentera Anak Foundation
SEJAK tahun 2002, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak. Sejatinya, sejak berpuluh tahun sebelumnya, sudah ada serbaneka undang-undang (UU) yang juga memuat pasal-pasal tentang anak. Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana namanya, bisa disebut sebagai puncak legislasi yang memberikan tempat istimewa bagi anak-anak Indonesia.
Dalam perjalanannya, hingga kini UU Perlindungan Anak sudah dua kali mengalami revisi. Jika ditelisik, fokus revisi terhadap UU tersebut memberikan gambaran tentang kondisi anak-anak di Tanah Air yang --sayangnya-- tak begitu menyenangkan. Jadi ironis, betapapun Indonesia mempunyai UU Perlindungan Anak, namun tingkat kebahayaan yang dihadapi anak-anak Indonesia justru terus meninggi.
Tafsiran sedemikian rupa mengemuka karena revisi besar-besaran terutama dikenakan pada pasal-pasal UU Perlindungan Anak yang berurusan dengan tindak pidana terhadap anak. Jenis pidananya semakin bervariasi dan hukuman bagi pelakunya juga lebih berat. Bahkan, tanpa sama sekali menihilkan ketidakakuratan rumusan pasal di dalamnya, revisi pertama dan kedua atas UU Perlindungan Anak diperkaya dengan pemberatan sanksi, tindakan lainnya, dan rehabilitasi bagi pelaku.
Secara positif, revisi terhadap UU Perlindungan Anak yang menghasilkan UU Nomor 35/2014 dan UU Nomor 17/2016 merupakan sikap tanggap negara dalam merespons berbagai kejahatan terhadap anak. Tapi, pada saat yang sama, terpetik pemikiran bahwa respons pada titik hilir itu tidak memadai. Tidak memadai karena pada kurun yang sama tidak tersedia peraturan perundang-undangan yang setara berfokus di titik hulu.
