Panglima Akan Evaluasi Usulan Revisi UU TNI tentang Anggaran
loading...
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, pihaknya belum membahas usulan revisi UU tersebut secara mendalam. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi atensi publik, setelah dokumen revisi tersebar. Salah satunya adalah Pasal 66 yang membahas soal anggaran.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, pihaknya belum membahas usulan revisi UU tersebut secara mendalam. Bahkan Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI baru memaparkannya satu kali.
Namun melihat polemik yang terjadi di publik, Panglima TNI mengatakan, pihaknya akan evaluasi ke depan mengenai usulan revisi UU TNI.
"Itu karena kemarin berdasarkan hasil rapat, ke depannya akan kita evaluasi lagi, kan kemarin baru dipaparkan ke saya, belum dikoreksi. Enggak tahu yang sudah langsung menyebar itu," kata Yudo saat ditemui di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).
Diketahui, Pasal 66 Ayat 1 sebelumnya berbunyi: TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Usulan revisinya berbunyi: TNI dibiayai anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
Lalu pada Pasal 66 Ayat 2 berbunyi: Keperluan anggaran pada Ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan. Kemudian usulan revisinya berbunyi: Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan ke Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan.
Yudo menegaskan, seluruh usulan revisi UU TNI termasuk dalam Pasal mengenai anggaran akan dibahas di internal kemudian dibawa dalam rapat bersama kementerian terkait.
"Nanti akan kita seminarkan juga itu, enggak mudah kan merevisi, enggak ujug-ujug langsung diajukan langsung, enggak, masih lama prosesnya," ucapnya.
"Ini baru tahap awal, awal sekali yang sebenernya belum boleh itu beredar, tapi enggak tahu kok bisa beredar. Nah tentunya saya Terima kasih tanggapan dari masyarakat semuanya. Bahwa itu berarti menunjukkan bahwa masyarakat masih sayang kepada TNI," tutupnya.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, pihaknya belum membahas usulan revisi UU tersebut secara mendalam. Bahkan Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI baru memaparkannya satu kali.
Namun melihat polemik yang terjadi di publik, Panglima TNI mengatakan, pihaknya akan evaluasi ke depan mengenai usulan revisi UU TNI.
"Itu karena kemarin berdasarkan hasil rapat, ke depannya akan kita evaluasi lagi, kan kemarin baru dipaparkan ke saya, belum dikoreksi. Enggak tahu yang sudah langsung menyebar itu," kata Yudo saat ditemui di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).
Diketahui, Pasal 66 Ayat 1 sebelumnya berbunyi: TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Usulan revisinya berbunyi: TNI dibiayai anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
Lalu pada Pasal 66 Ayat 2 berbunyi: Keperluan anggaran pada Ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan. Kemudian usulan revisinya berbunyi: Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan ke Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan.
Yudo menegaskan, seluruh usulan revisi UU TNI termasuk dalam Pasal mengenai anggaran akan dibahas di internal kemudian dibawa dalam rapat bersama kementerian terkait.
"Nanti akan kita seminarkan juga itu, enggak mudah kan merevisi, enggak ujug-ujug langsung diajukan langsung, enggak, masih lama prosesnya," ucapnya.
"Ini baru tahap awal, awal sekali yang sebenernya belum boleh itu beredar, tapi enggak tahu kok bisa beredar. Nah tentunya saya Terima kasih tanggapan dari masyarakat semuanya. Bahwa itu berarti menunjukkan bahwa masyarakat masih sayang kepada TNI," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
